Selasa, November 5, 2024

Pengaruhi Angka Kemiskinan, Kemensos Lakukan Perluasan dan Peningkatan Indeks Bantuan

Share

Pengaruhi Angka Kemiskinan, Kemensos Lakukan Perluasan dan Peningkatan Indeks Bantuan

JAKARTA, suarabuana.com – Pandemi Covid-19 telah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi sehingga diperkirakan dapat menambah angka kemiskinan. Oleh karena itu, Menteri Sosial (Mensos) Juliari P. Batubara menyatakan, Kemensos RI sudah menyiapkan sejumlah langkah untuk meredam kenaikan angka kemiskinan tersebut.

Langkah itu secara umum dilakukan Kemensos dengan perluasan target penerima manfaat dan meningkatkan indeks bantuan. Dalam kesempatan berbeda, Sekretariat Jenderal (sekjen) Kementerian Sosial Hartono Laras menyatakan, Kemensos memiliki kontribusi signifikan dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) akibat pandemi COVID-19.

“Pemerintah melakukan percepatan dan penguatan subsidi dan bansos untuk masyarakat miskin dan rentan miskin. Tercatat pagu Kemensos untuk program PEN mencapai Rp 128,168 Triliun dengan realisasi di angka 81 persen. Ini tentu diharapkan memberikan dorongan kuat terhadap pemulihan ekonomi,” kata Sekjen Hartono Laras, Minggu (18/10/2020), di Jakarta.

Secara khusus, Hartono Laras menyatakan, dalam mempercepat PEN, Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin (Ditjen PFM) telah menggelontorkan uang sebesar Rp 32,4 Triliun untuk sembilan juta Kepala Keluarga (KK) melalui Bantuan Sosial Tunai (BST).

Dalam kegiatan Konsolidasi Program Bantuan Sosial Tunai (BST) di Yogyakarta, Sekjen menyatakan, bansos dari Kemensos RI dimaksudkan untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan mengurangi beban penghidupan keluarga miskin dan rentan termasuk menjaga daya beli masyarakat.

Hartono juga menyinggung komitmen kuat Kemensos RI dalam memastikan bansos tepat sasaran. Maka, dibutuhkan data yang akurat pada program perlindungan sosial.

“Terhitung akhir Oktober hingga November Tahun 2020 ini, Kementerian Sosial kembali melakukan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS),” tutur Hartono.

“Untuk memperkuat integritas data, tidak hanya menjadi tugas Pemerintah Pusat. Pemerintah Daerah juga harus berperan aktif melakukan verifikasi dan validasi data sehingga bansos bisa tepat sasaran,” sambungnya.

Sementara, jelas Hartono, BST merupakan salah satu bansos khusus yang diluncurkan Kemensos RI untuk mengurangi beban ekonomi dan menjaga daya beli masyarakat selama pandemi COVID-19.

BST diberikan sebesar Rp 600 ribu pada Gelombang I, yakni April hinggaJuni 2020 dan Rp 300 ribu pada Gelombang II pada Juli hingga Desember 2020.

Kegiatan Konsolidasi Program Bantuan Sosial Tunai (BST), turut pula dihadiri SAM Bidang Teknologi Kesejahteraan Sosial Andi ZA Dulung, Sekretaris Ditjen PFM Nurul Farijati, Kepala Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS) Yogyakarta Oetami Dewi, Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Yogyakarta Murhardjani.

Adapun peserta kegiatan terdiri dari Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Provinsi DIY, Kadinsos Kota Yogjykarta, Kadinsos Kab. Bantul, Kadinsos Kab. Sleman, para Kepala Bidang PFM, perwakilan Himbara, PT. Pos Indonesia, Korda Program Sembako (BPNT) dan TKSK.(JIMMY)

suara buana
suara buanahttps://suarabuana.com/
https://suarabuana.com/

Read more

Local News