
CILEGON, suarabuana.com – Sesudah melakukan koordinasi dengan Kementerian Sosial RI (Kemensos), Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon akan mewujudkan pembentukan 43 Puskesos (Pusat Kesejahteraan Sosial) pada tahun 2021 ini.
Masyarakat kurang mampu yang tinggal di Desa/Kelurahan diharapkan, bisa mendapatkan berbagai pelayanan sosial secara terpadu, cepat dan mudah diakses.
Kepala Dinas Sosial Pemkot Cilegon Ahmad Djubaedi mengatakan, untuk memenuhi kenutuhan itu maka, pihaknya sudah melakukan koordinasi dan sinergi dengan Kemensos.
“Pada tahun 2020, Kota Cilegon sudah menerima bantuan dari Kemensos dalam pilot project penumbuhan Puskesos. Tahun ini, kami menggunakan APBD akan mengaktivasi 43 Puskesos,” kata Ahmad Djubaedi di Cilegon, baru-baru ini.
Bersama Kemensos, Pemkot Cilegon dan Pemerintah Kabupaten/Kota berbagai Provinsi di Indonesia sudah menerima kajian terkait efektifitas pembentukan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) dan Puskesos.
“SLRT dan Puskesos efektif menangani berbagai masalah kesejahteraan sosial di tingkat bawah,” tuturnya.
Fungsi SLRT dan miniaturnya di tingkat Desa/Kelurahan, Puskesos dinilai Djubaedi mampu merespon berbagai keluhan dan permasalahan di masyarakat.
“SLRT dan Puskesos dapat mengidentifikasi keluhan masyarakat terhadap berbagai layanan sosial dan dipantau untuk memastikan penanganan keluhan yang dilaksanakan dalam tiap jenjang,” ungkapnya.
Djubaedi juga menyatakan optimismenya atas SLRT dan Puskesos yang mampu memperkuat perbaikan data kemiskinan sehingga meningkatkan akurasi tepat sasaran penyaluran bantuan sosial.
“Karena aplikasi SLRT kan juga terhubung dan menjadi bagian (modul) yang tidak terpisahkan dari aplikasi payung Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG), untuk pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS),” paparnya.
Dengan demikian, kehadiran SLRT diharapkan dapat memberikan pelayanan sosial yang prima, tepat sasaran, responsif dan terintegrasi.
“Untuk penyelenggaraan pelayanan prima tersebut, platform layanan SLRT didukung sistem aplikasi online berbasis web dan android. Dengan demikian, memungkinkan pelayanan dapat dilaksanakan secara responsif dan tepat sasaran,” kata Djubaedi menambahkan.
Saat ini, kesiapan personel, sarana dan prasarana serta peralatan dipastikan tidak ada masalah bagi Kota Cilegon. “Kami tinggal siapkan secara kelembagaan saja,” ujarnya singkat.
Kemensos mendukung penuh penumbuhan SLRT dan Puskesos di seluruh Kabupaten/Kota. Pusat layanan penanganan masalah sosial di level grassroot ini, menjadi andalan dalam meningkatkan dan mendekatkan akses masyarakat terhadap layanan sosial.
Dari data Kemensos RI hingga akhir tahun 2020, SLRT telah terbentuk di 155 Kabupaten/Kota dan Puskesos pada 7.566 Desa/Kelurahan.
Kemensos menargetkan pada tahun 2021, SLRT sudah terbentuk di 300 Kabupaten/Kota. Lalu pada akhir tahub 2024, seluruh Kabupaten/Kota sudah berdiri SLRT dengan satu desa memiliki setidaknya satu Puskesos.
Kemensos juga telah mengembangkan SLRT dan Puskesos terhitung dari tahun 2016 yang menyediakan layanan sosial satu pintu atas berbagai keluhan masyarakat terhadap masalah sosial. SLRT dan Puskesos membuka akses sebesar-besarnya kepada masyarakat khususnya fakir miskin dan orang tidak mampu untuk menerima multi-layanan sosial.
(JIMMY)
SUMBER : BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT KEMENTERIAN SOSIAL RI