JAKARTA, SUARABUANA.com Proyek kereta cepat Whoosh yang sejak awal dipromosikan sebagai simbol modernisasi tanpa membebani keuangan negara, kini menuai sorotan tajam dan sarat kontroversial.
Perubahan skema pembiayaan yang memasukkan utang proyek ke dalam pengelolaan fiskal negara, dinilai sebagai pergeseran serius dari janji awal pemerintah.
Dalam keterangannya dihadapan Awak Media, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Studi Masyarakat dan Negara (LAKSAMANA), Samuel F. Silaen, menegaskan bahwa perubahan ini bukan sekadar langkah teknis, melainkan perubahan fundamental dalam arah kebijakan yang gagal paham.
“Sejak awal publik diyakinkan bahwa proyek ini murni business to business. Tapi sekarang faktanya sangat jauh berbeda. Negara masuk, dan itu berarti risiko tidak lagi berhenti di korporasi,” ujarnya di Jakarta, Jumat (1/5-2026).
Pernyataan tersebut merespons konfirmasi, dari Rosan Roeslani yang menyebut restrukturisasi utang PT Kereta Cepat Indonesia China kini berada di bawah koordinasi Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
Bagi Samuel, langkah itu secara langsung meruntuhkan narasi lama yang selama ini dibangun pemerintah penuh kepalsuan dan penuh tipuan.
“Kalau sudah dikelola oleh Kementerian Keuangan, itu artinya masuk dalam domain fiskal. Dan ketika fiskal terlibat, maka publik tidak bisa lagi dikesampingkan dari risiko,” tegasnya.
Samuel juga menyoroti lonjakan biaya proyek yang meningkat dari 7,2 miliar dolar AS menjadi 8,4 miliar dolar AS. Menurutnya, pembengkakan itu mencerminkan lemahnya kontrol sejak awal yang terindikasi asal ada cara untuk mendapatkan fee proyek.
“Cost overrun sebesar itu bukan angka kecil. Ini menunjukkan ada persoalan dalam perencanaan dan pengawasan. Pertanyaannya, mengapa ini bisa terjadi tanpa koreksi sejak dini?” ujarnya.
Dari sisi struktur pendanaan, ia menilai dominasi pinjaman sekitar 75 persen dari China Development Bank turut memperbesar risiko jangka panjang.
“Ketergantungan pada satu sumber pembiayaan eksternal dalam skala besar selalu membawa konsekuensi. Bukan hanya ekonomi, tapi juga potensi tekanan dalam pengambilan kebijakan,” ungkapnya.
Lebih jauh, Samuel mengkritisi masuknya negara melalui skema penyertaan modal kepada BUMN yang dinilai sebagai mekanisme tidak langsung untuk melibatkan APBN.
“Ini yang saya sebut sebagai jalur sunyi ditengah hingar bingar pencitraan bombastis. Secara formal terlihat korporasi, tapi substansinya negara yang menanggung. Ini berbahaya kalau tidak dijelaskan secara terbuka,” bebernya.
Perubahan struktur konsorsium, yang kini didominasi oleh PT Kereta Api Indonesia menggantikan Wijaya Karya, juga tak luput dari sorotan publik. Ia mempertanyakan apakah langkah tersebut benar-benar strategi penyelamatan atau sekadar pemindahan beban?.
“Kalau hanya memindahkan risiko ke entitas yang lebih dekat dengan negara, maka secara substansi tidak ada yang berubah. Beban tetap akan kembali ke publik,” katanya.
Terkait proyeksi pengembalian investasi yang mencapai 30 hingga 40 tahun, Samuel menilai terdapat ketimpangan serius antara kewajiban jangka pendek dan manfaat jangka panjang.
“Utang dan bunga harus dibayar setiap tahun, sementara keuntungan masih jauh di depan justru yang ada kerusakan akibat dimakan usia. Ini yang harus dihitung secara jujur kepada publik,” tegasnya.
Samuel juga menyoroti minimnya transparansi pemerintah, dalam membuka detail skema restrukturisasi. Menurutnya, publik berhak mengetahui karena implikasinya menyangkut keuangan negara.
“Ini bukan proyek kecil. Dampaknya lintas generasi. Kalau tidak transparan, maka kepercayaan publik akan terus tergerus sampai titik nadir,” tegasnya.
Diakhir penjelasannya, Samuel menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap proyek strategis nasional, agar kasus serupa tidak terulang.
“Pemerintah harus belajar dari kejadian ini. Jangan sampai pola yang sama terus berulang: optimisme di awal, masalah di tengah, dan negara yang akhirnya menanggung hingga babak belur di akhir,” pungkas Samuel. (Tim/Red)
