DEPOK, SUARABUANA.com – Polemik pelaksanaan Rapat Pimpinan Cabang (Rapimcab) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Depok kian memanas dan memicu kegaduhan internal.
Agenda strategis partai yang seharusnya berjalan tertib justru dituding sarat kejanggalan, mulai dari minimnya transparansi hingga dugaan pelanggaran mekanisme organisasi.
Sejumlah pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) hingga Pimpinan Anak Cabang (PAC) mengaku tidak menerima undangan maupun pemberitahuan resmi terkait Rapimcab yang digelar pada Rabu (15/4/2026). Kondisi ini memicu tanda tanya besar, lantaran forum tersebut seharusnya melibatkan struktur partai secara formal dan terbuka.
Sekretaris DPC PPP Kota Depok, Mamun Pratama, secara tegas mengaku terkejut atas pelaksanaan Rapimcab yang disebut berlangsung tanpa sepengetahuannya. Ia menilai ada kejanggalan serius dalam proses penyelenggaraan agenda tersebut.
“Ini forum resmi partai, bukan kegiatan biasa. Kalau sampai tidak ada pemberitahuan kepada struktur, ini jelas patut dipertanyakan,” tegas Mamun.
Sorotan paling keras datang dari Sekretaris PAC PPP Kecamatan Tapos, Syahril alias Turam, yang buka suara panjang dan tajam.
Ia menilai apa yang terjadi bukan sekadar miskomunikasi, melainkan indikasi kuat adanya pengabaian terhadap mekanisme organisasi yang selama ini dijunjung tinggi kader PPP.
“Ini bukan soal kami diundang atau tidak. Ini soal penghormatan terhadap struktur partai. Kalau Rapimcab bisa digelar tanpa melibatkan PAC, lalu untuk siapa forum itu sebenarnya?” ujar Syahril lantang.
Syahril menegaskan, PAC sebagai ujung tombak partai di tingkat wilayah memiliki peran strategis dalam setiap pengambilan keputusan. Ia merasa heran jika forum sepenting Rapimcab justru berjalan tanpa partisipasi mereka.
“PAC itu bukan pelengkap. Kami ini yang bekerja di lapangan, yang menjaga basis, yang menggerakkan kader. Kalau kami tidak dilibatkan, ini jelas ada yang tidak beres,” katanya.
Ia juga mengungkapkan bahwa banyak kader di tingkat bawah merasa kebingungan dan kecewa atas pelaksanaan Rapimcab tersebut. Menurutnya, kondisi ini berpotensi menurunkan kepercayaan kader terhadap kepemimpinan di tingkat DPC.
“Jangan sampai kader di bawah merasa ditinggalkan. Kalau komunikasi seperti ini terus terjadi, jangan salahkan kalau soliditas partai jadi rapuh. Ini bisa berdampak besar ke depan,” tegasnya.
Lebih jauh, Syahril meminta agar pihak-pihak yang menyelenggarakan Rapimcab memberikan penjelasan terbuka kepada seluruh kader. Ia menilai transparansi adalah kunci untuk meredam polemik yang kini mulai melebar.
“Kami minta penjelasan resmi. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Kalau memang ada kekeliruan, akui. Kita benahi bersama. Tapi kalau dibiarkan, ini bisa jadi preseden buruk bagi PPP di Depok,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa partai sebesar PPP tidak boleh dikelola secara sembarangan, apalagi dalam menghadapi dinamika politik yang semakin kompleks.
“PPP ini partai besar, punya sejarah panjang. Jangan sampai karena ulah segelintir pihak, citra partai rusak di mata publik. Kami di PAC tidak akan diam kalau mekanisme terus dilanggar,” pungkas Syahril.
Menanggapi polemik tersebut, Ketua DPC PPP Kota Depok, Mazhab HM, menegaskan Rapimcab tetap sah dan dilaksanakan sesuai arahan DPW PPP Jawa Barat di bawah kepemimpinan UU Ruzhanul Ulum.
“Rapimcab ini dilaksanakan sesuai dengan arahan kepengurusan DPW yang berlaku,” ujarnya singkat.
Ia mengakui adanya perbedaan pandangan di internal partai, namun menyebut hal itu sebagai bagian dari dinamika yang masih berlangsung di tubuh PPP Kota Depok.
Situasi ini menambah daftar panjang dinamika internal PPP Kota Depok. Desakan agar ada klarifikasi resmi dan langkah tegas dari pimpinan partai pun mulai menguat, guna menghindari perpecahan yang semakin dalam di tubuh partai berlambang Ka’bah tersebut.(Fal)
