BerandaBogorAktifis Lingkungan Hidup Menduga Rangkap Jabatan Jadi salah Satu...

Aktifis Lingkungan Hidup Menduga Rangkap Jabatan Jadi salah Satu Penyebab Molor nya proyek TPPAS Lulut Nambo

suarabuana.com – Bogor – Aktifis Lingkungan Hidup, Abah iwan menyoroti kinerja PT JBL sebagai pelaksana pembangunanTempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Lulut-Nambo (Luna), yang hingga hari ini tak kunjung tuntas dan terkesan kurang bertanggungjawab atas target waktu yang disepakati di awal yaitu beroperasi pada Juli 2021. Nyatanya hingga hari ini proyek pembangunannya belum juga selesai.

Dalam siaran Pers yang diterima media, Sabtu, Tanggal (24/6/2023).ia meminta ketegasan Kepala UPTD PSTR Jabar untuk berani, tapi nampaknya tidak akan berani keras dan tegas terhadap PT JBL. Kuat dugaan dikarenakan yang jadi Komisaris nya merupakan atasannya sendiri yaitu Kadis Lingkungan Hidup JawaBarat.” ungkapnya

suarabuana.com

” Hal inilah yang menjadi salah satu alasan kenapa PT JBL terkesan seenaknya dalam pelaksanaan proyek tersebut”.

” Inilah bahayanya jika pucuk pimpinan memiliki jabatan rangkap. Tidak akan menumbuhkan profesionalisme dalam pelaksanaan dan pengawasan proyek, meskipun itu merupakan proyek vital”

“Padahal sedianya TPPAS LUNA diproyeksikan sebagai tempat pengelolaan sampah dari Kota Depok, Kota Bogor dan Kabupaten Bogor yang mana kondisi TPA yang ada saat ini sudah tidak layak dan tumpukan sampahnya sangat memprihatinkan dan berpotensi menimbulkan bencana.”

“TPA Cipayung di Kita Depok ketinggiannya sudah lebih dari 27 M pun demikian TPA Galuga yang di gunakan oleh Kabupaten dan Kota Bogor juga sudah sangat memprihatinkan.”

Ia menambahkan, Butuh keseriusan dan kesungguhan dengan penuh rasa tanggungjawab untuk segera menyelesaikan Proyek LUNA, karena kebersihan merupakan domain publik maka pemerintah wajib hadir mempasilitasi dengan baik segala aspek kebutuhan terkait termasuk tempat pengelolaan sampah kawasan di tingkat tapak. Lebih dari itu Gubernur Jabar juga harus segera mengevaluasi jajarannya yang memiliki jabatan rangkap karena itu membuktikan minimnya profesionalisme dan etos kerja.

Provinsi Jawa Barat dengan kepadatan penduduk tertinggi di Indonesia wajib memiliki tempat pengelolaan sampah modern dan terpadu, tidak lagi berpola pada open dumping seperti yang selama ini di lakukan karena itu tidak menyelesaikan masalah.” Pungkasnya. (red)

suara buana
suara buanahttps://suarabuana.com/
https://suarabuana.com/