📢 PANGGILAN TEGAS: BONGKAR KOLUSI, TEGASKAN PERDA, DAN PERBAIKI SISTEM ANGKUTAN
Oleh: Tim Liputan Khusus Kantor Hukum ABRI
Komp. DDN Sukahati, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat
Masalah persampahan di seluruh Provinsi Jawa Barat , dari jantung kota hingga ke pelosok desa , hingga hari ini masih menjadi borok besar yang tak kunjung sembuh. Sampah berserakan di pinggir jalan, menumpuk membusuk di parit, hingga menggunung di bantaran sungai, seolah sudah dianggap pemandangan lumrah yang dibiarkan begitu saja.
Publik kini bertanya dengan nada kecewa: Siapa yang sebenarnya salah? Apakah warga yang tak tertib, atau sistem yang rusak dan sengaja dimainkan oleh oknum-oknum tak bertanggung jawab?
Hasil pantauan mendalam di lapangan menemukan fakta pahit: Persoalan ini bukan murni karena warga kurang sadar, melainkan akibat kelemahan sistemik yang parah, ditambah adanya indikasi kuat praktik kolusi dan permainan kotor yang berlangsung diam-diam di lapangan.
📍 AKAR MASALAH: “MAFIA KECIL” DALAM ANGKUTAN SAMPAH
Inti utama kegagalan ini terletak pada sistem pengangkutan yang tidak berjalan bersih, tidak tuntas, dan penuh rekayasa. Terbukti adanya indikasi praktik “saling catut” atau transaksi di bawah tangan yang dijalin rapi antara oknum pihak sopir, kenek kendaraan pengangkut, dengan pengelola lingkungan serta petugas kebersihan setempat.
Praktik kotor ini menimbulkan dampak nyata yang sangat merugikan:
✅ Jadwal pengangkutan tidak pasti, cenderung berubah-ubah, dan jangan mengangkutnya sesuka hati petugas.
✅ Sampah hanya diambil dari warga yang memberikan uang ‘tambahan’ atau ‘uang tips’, sementara warga yang sudah patuh membayar retribusi resmi namun tidak memberi uang pelicin, sampahnya banyak yang dibiarkan menumpuk berhari-hari hingga membusuk.
✅ Banyak wilayah pemukiman sengaja dilewati, diabaikan, atau dianggap tidak ada keberadaannya.
Karena sudah muak melihat sampah menumpuk di lingkungan rumah dan kecewa berat atas pelayanan yang mandul, mau tidak mau banyak warga mengambil jalan pintas: dengan cara membuang sampah sembarangan ke : selokan, jalan raya, hingga langsung ke sungai.
Inilah kesalahan fatal pemahaman Pemerintah:
Jangan hanya pandai menyalahkan warga yang dianggap tak tertib, padahal pemicu utamanya adalah pelayanan yang terindikasi korup dan gagal total.
Jangan heran jika banjir merajalela setiap musim hujan. Percayalah pada fakta ini: Warga tidak akan membuang sampah sembarangan jika pengelolaannya baik, benar, dan petugasnya tidak nakal. Warga terpaksa membuang sampah ke sungai, semata-mata karena petugasnya yang tidak mau mengangkut secara bersih ,tuntas dengan benar.
⚖️ PERDA HANYA HIASAN KERTAS, TANPA PENEGAKAN HUKUM
Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengelolaan Sampah mungkin sudah tertulis rapi di lembaran dokumen, namun sayangnya hanya jadi dokumen mati, pajangan belaka, dan nyaris tidak pernah ditegakkan di lapangan.
Sudah saatnya Gubernur Jawa Barat turun tangan langsung, memberi instruksi keras kepada seluruh Bupati dan Walikota se-Jawa Barat , khususnya Bupati Bogor dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor , untuk melakukan pembenahan total dengan langkah-langkah tegas berikut:
1. TEGASKAN PERDA DENGAN SANKSI BERAT:
Atur ulang rincian mekanisme kerja, jadwal baku, dan tanggung jawab mutlak petugas. Masukkan pasal sanksi pidana dan denda berat bagi siapa saja oknum yang terbukti bermain mata, memeras, atau membiarkan sampah menumpuk.
2. BONGKAR HABIS JARINGAN KOLUSI:
Lakukan audit kinerja menyeluruh terhadap Dinas terkait maupun mitra/perusahaan pengelola sampah. Bongkar bersih hingga ke akar-akarnya atas indikasi persekongkolan sopir, kenek, dan pengurus lingkungan. Jangan biarkan “mafia sampah” tingkat kecil ini terus mengacaukan ketertiban umum.
3. WAJIBKAN ANGKUTAN MENYELURUH & MERATA:
Sampah harus diangkut bersih tuntas, menjangkau seluruh wilayah tanpa terkecuali, tanpa diskriminasi, dan tanpa ada transaksi uang pelicin. Tak ada alasan untuk lewat atau lepas begitu saja.
4. TERAPKAN SANKSI BERLAWANAN: ADIL & TEGAS:
– Terhadap Warga: Ditindak tegas jika buang sembarangan, NAMUN aturan ini baru berlaku dan diberlakukan jika pelayanan angkutan dari pemerintah sudah berjalan baik dan benar.
​
– Terhadap Oknum/Petugas: Terbukti curang, melakukan pungli, atau lalai tugas? Pecat seketika & proses hukum tanpa ampun.
5. REVOLUSI SISTEM PEMBAYARAN DIGITAL:
Hapus total pembayaran tunai lewat tangan petugas atau pengurus lingkungan. Wajibkan bayar retribusi sampah lewat transfer bank atau rekening resmi Pemerintah Daerah. Bangun sistem pengaduan Online / WhatsApp yang terintegrasi, agar warga bisa melapor langsung ke pusat jika ada kelalaian atau praktik pungli.
6. ROTASI RUTIN & TINDAK TEGAS PELAKU:
Lakukan rotasi berkala terhadap sopir dan kru kendaraan sebagai langkah penyegaran dan pencegahan kongkalikong jangka panjang. Tindak tegas para “pemain lama” yang terbukti menyalahgunakan wewenang dan membuat pelayanan publik menjadi macet.
💧 DAMPAK: BOM WAKTU LINGKUNGAN YANG DIAM-DIAM
Akibat kelalaian dan pembiaran ini, dampaknya sangat masif dan berbahaya: Sungai menjadi mampet total, banjir merajalela ke pemukiman, lingkungan menjadi kumuh, dan berubah menjadi sarang penyakit menular. Citra daerah pun tercemar parah di mata publik.
Ada satu hukum sederhana yang wajib dipahami oleh seluruh aparat, Dinas Lingkungan Hidup, dan para pemimpin:
“Kalau pelayanan angkutan sampah berjalan lancar, bersih, dan bertanggung jawab, maka SECARA OTOMATIS warga akan taat membuang sampah pada tempatnya.”
Tak ada alasan bagi warga untuk membuang sampah ke sungai atau jalan raya, jika ada petugas yang rutin mengangkutnya sampai bersih tak bersisa.
📢 SERUAN TEGAS KEPADA SELURUH PEMIMPIN JAWA BARAT
Kepada Gubernur Jawa Barat, Bupati Bogor, Walikota, serta seluruh Kepala Dinas Lingkungan Hidup se-Jawa Barat:
Jangan biarkan masalah sampah ini menjadi bom waktu yang perlahan merusak lingkungan, merugikan ekonomi, dan membahayakan kesehatan jutaan warga. Jangan biarkan oknum-oknum lapangan bermental pemanfaat, mencoreng nama baik pemerintah dan membuat rakyat menderita akibat pelayanan buruk.
Tunjukkan kepemimpinan yang nyata, berani, dan berintegritas.
Atur sistemnya, bongkar permainan kotornya, dan pastikan pengangkutan sampah dilakukan secara menyeluruh, bersih, dan tuntas.
Hanya dengan langkah tegas inilah masyarakat akan sadar dan patuh, sehingga lingkungan kita, sungai kita, dan tempat umum di Jawa Barat, khususnya Kabupaten Bogor , kembali bersih, indah, sehat, dan tertata rapi.
“Bersih lingkungannya, sehat rakyatnya, tegas pemimpinnya.”
Diusulkan & Disampaikan Oleh:
Adv. H. Nur Kholis
Ketua Kantor Hukum ABRI
📞 Kontak: 0818.966.234
#JawaBaratBersih #BencanaSampah #BongkarKolusi #PerdaSampah #GubernurJawaBarat #RidwanKamil #BupatiBogor #DinasLingkunganHidup #LingkunganSehat #StopPungli #AngkutanSampah #ReformasiPelayanan #KabupatenBogor #Cibinong #Sukahati #Bogor #SungaiBersih #StopBanjir #PelayananPublik #KeadilanUntukRakyat #BeritaJabar #KritikMembangun #PemerintahHadir #WargaBersuara #LingkunganHidup #Transparansi #AntiKorupsi #KantorHukumABRI #BeritaTerkini #Nasional
