JAKARTA, suarabuana.com – Upaya penanganan bencana, terkadang mengalami kendala dengan sulitnya menyalurkan bantuan logistik ke lokasi saat bencana terjadi.
Demikian disampaikan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pacitan Sumorohadi dalam koordinasi kebencanaan di Kabupaten Pacitan beberapa waktu lalu.
Sumorohadi mengatakan, bahwa dalam penanggulangan bencana, untuk mengirim logistik, membutuhkan waktu yang cukup lama.
“Logistik untuk kebutuhan manakala terjadi bencana membutuhkan waktu cepat agar dapat tersalurkan kepada korban bencana. Kalau kita perhitungkan, misalnya, kita ambil (logistik) dari Jakarta atau Bekasi (ke Pacitan), ini memerlukan waktu yang cukup lama. Kita lewat tol saja (memerlukan waktu) hingga 10 jam,” imbuh Sumorohadi.
Ia lantas mencontohkan peristiwa bencana banjir besar yang pernah menerjang di wilayah Kabupaten Pacitan lima tahun lalu.
“Pada tahun 2017, bencana banjir besar menerjang Kabupaten Pacitan. Bencana tersebut pun mengakibatkan beberapa jalur menuju Kabupaten Pacitan terputus,” katanya mengulas balik peristiwa banjir tersebut.
Kondisi ini diperjelas Kepala Dusun Kiteran, Desa Rembang, Kecamatan Pacitan, Slamet Riyadi. Dia menjelaskan, pada saat bencana itu terjadi, daerahnya mengalami kesulitan bahan pangan lantaran terputusnya akses jalan menuju daerah yang terkena bencana.
“Saat itu, dusun kami sampai kesulitan mendapat bahan pangan. Untuk mengandalkan bantuan dari luar pun cukup sulit, karena pendistribusian logistik terhambat oleh putusnya akses menuju Pacitan akibat banjir dan tanah longsor,” ungkap Slamet.
Berkaca pada peristiwa tersebut, Sumorohadi menambahkan, penyaluran logistik untuk kebutuhan dasar kepada korban terdampak saat terjadi bencana, dibutuhkan waktu yang cepat, tepat sasaran, dan sesuai kebutuhan.
Untuk mengatasi kendala pada pengiriman logistik tersebut, diperlukan sebuah sistem yang mendekatkan pasokan logistik ke masyarakat, diantaranya Program Lumbung Sosial.
Lumbung Sosial merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar menghadapi bencana berupa buffer stock bahan habis pakai, maupun bantuan sosial lainnya.
Lumbung sosial bantuan logistik penanggulangan bencana di daerah rawan bencana ini disimpan di ruangan milik pemerintah setempat atau yang berdasarkan kearifan lokal dan kesepakatan masyarakat disimpan di ruangan bukan milik pemerintah.
Adapun untuk pengelolaan, pencatatan dan pelaporannya dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk dengan surat Keputusan Kepala Desa tempat Lumbung Sosial disimpan.
Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pacitan Diannitta Agustinawati menyambut baik adanya Lumbung Sosial di Kabupaten Pacitan.
Menurut Diannitta, Lumbung Sosial di Kabupaten Pacitan cukup efektif dan membantu dalam hal pemenuhan kebutuhan logistik masyarakat jika terjadi bencana, mengingat kondisi geografis Pacitan yang cukup berjauhan jarak antar desanya.
”Jarak antara desa satu dan lainnya di Pacitan ini cukup berjauhan, kalau di situ sudah ada Lumbung Sosial, pasti akan lebih cepat memberikan bantuan kepada masyarakat,” tutur Diannitta.
Terpisah, Anggota Komisi VIII DPR RI KH. Bukhori. Lc., MA pun memberikan dukungan penuh atas adanya Program Lumbung Sosial. Selain memberikan kemudahan bagi Kementerian Sosial dalam menyalurkan bantuan saat kondisi darurat, Lumbung Sosial juga mampu memberikan respon cepat kepada masyarakat terdampak bencana.
“Kami mendukung penuh adanya Lumbung Sosial, karena ini akan memberi kenyamanan dan kemudahan bagi Kementerian Sosial untuk membantu masyarakat terdampak bencana, dan masyarakat terdampak bencana juga diuntungkan dengan cepatnya respon Kemensos,” tegasnya. (jim)
