Jakarta, suarabuana.com – Ada indikasi pejabat tinggi pemerintah daerah tingkat I dan tingkat II di Papua ikut membiayai gerakan teroris kelompok kriminal bersenjata (KKB). Demikian dikatakan Anggota Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno Laksono.
“Laporan yang masuk di Komisi, banyak pejabat tinggi Papua di tingkat I dan tingkat II membiayai gerakan teroris dengan memberikan senjata, uang, dan mencari pelatih untuk melatih personel,” kata Dave dalam diskusi bertajuk “Jalan Terjal Pemberantasan KKB di Papua”, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (23/9/21).
Dia mengatakan dugaan keterlibatan pejabat tinggi tersebut di belakang penyerangan, perusakan fasilitas umum, dan fasilitas sosial itu untuk berbagai kepentingan. Menurut dia, kepentingan tersebut seperti agar tidak mengganggu kebijakan dan kepentingan daerah serta membakar bangunan untuk dibangun yang baru.
“Diduga banyak pejabat daerah di Papua masih turut bermain, siapa dan apa jabatan mereka, itu tugas aparat keamanan untuk membukanya. Saya meminta Badan Intelijen Negara (BIN), Polri, dan TNI memantau dan mengumpulkan data serta bukti dugaan keterlibatan pejabat daerah tersebut. Menurut dia, kalau sudah ditemukan bukti maka harus diproses secara hukum.,” ujarnya.
Dia meminta BIN, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendeteksi aliran dana yang membiayai aktivitas gerakan teroris KKB di Papua. Tk hanya itu, ia menyarankan agar TNI membangun instalasi dan markas komando yang permanen di Papua serta menambah jumlah personel di wilayah tersebut.
“Lebih baik membangun instalasi permanen, bangun markas komando seperti Kopassus dan Marinir sehingga ketika ada kericuhan di Papua lebih mudah menangani karena merupakan wilayah operasi mereka,” kata Dave dalam diskusi bertajuk “Jalan Terjal Pemberantasan KKB di Papua” di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.
Dia menilai kehadiran personel TNI/Polri di Papua tetap perlu ditingkatkan dan jangan dibuat hanya bantuan kendali operasi (BKO) dari Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan. Menurut dia, kehadiran personel TNI/Polri tersebut perlu dipermanenkan, termasuk menambah instalasi militer di Papua.
“Saat ini Angkatan Laut sudah menambah armadanya di Sorong, Komando Operasi Angkatan Udara sudah dibentuk di Biak. Ke depannya juga harus ditambah misalnya divisi Kostrad harus ditambah. Agar personel Bintara Pembina Desa (Babinsa) ditambah sehingga jangan hanya satu orang untuk beberapa distrik.,” ujarnya.
Langkah penambahan jumlah Babinsa tersebut, menurut dia, untuk pengawasan dan saling mendukung dengan kerja pemerintah daerah tanpa harus memasuki tugas, pokok, dan fungsi (tupoksi) pemda. Namun kehadiran TNI di sana jangan sampai mengancam, membuat rasa khawatir, dan tegang di tengah masyarakat sehingga tetap harus mengedepankan pendekatan humanis,” katanya.(ahp/ant)