JAKARTA, – SUARABUANA.com
Dinamika perdebatan mengenai arah masa depan tata kelola pemerintahan dan stabilitas nasional, pasca-munculnya sorotan tajam dari dunia internasional kini mulai ditarik ke dalam draf ruang kajian ilmiah.
Jajaran Universitas Paramadina yang berkolaborasi erat dengan pihak Universitas Harkat Negeri, dilaporkan telah sukses menggelar sebuah draf agenda diskusi publik bertajuk; “Menakar Akurasi Laporan The Economist: Apakah Indonesia Menuju Jurang?”.
Kegiatan akademik yang menghadirkan komparasi pandangan dari jajaran ekonom, kalangan akademisi, serta peneliti senior ini, dipusatkan secara hibrid di Gedung Trinity, Universitas Paramadina Kampus Kuningan, Jakarta, dengan dipandu oleh M. Rosyid Jazuli, Ph.D. selaku draf pihak moderator.
Jalannya momentum diskusi ini, bertitik tolak dari publikasi dua artikel kritis milik media internasional The Economist yang rilis pada pertengahan Mei 2026, masing-masing berjudul “Indonesia on a Risky Path” serta “Indonesia’s President is Jeopardizing the Economy and Democracy”.
Kedua artikel tersebut, melayangkan kritik yang sangat tajam terhadap komparasi arah kebijakan di bawah kendali pemerintahan Presiden Prabowo, terutama dalam menyoroti indeks risiko fiskal, indikasi pelemahan institusi, hingga isu erosi demokrasi.
Kondisi ini dinilai semakin kompleks, setelah respons terbuka yang dilayangkan pemerintah di panggung internasional dirasa justru memperkeruh atmosfer situasi yang ada.
Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini, Ph.D., memberikan penegasan berkala mengenai pentingnya mempertahankan ruang akademik yang merdeka untuk membedah potret persoalan kebangsaan.
Didik menguraikan, bahwa; lingkungan kampus harus senantiasa berdiri sebagai tempat lahirnya formulasi kebijakan yang berbasis pada data, kekuatan teori, serta draf pemenuhan bukti empiris.
Dirinya menjamin, bahwa; didalam lingkungan Paramadina, aspek kebebasan berpendapat sangat dipelihara asalkan setiap ulasan yang dilemparkan memiliki dasar-dasar akademik yang kuat.
*Sinyal Penurunan Kepercayaan Publik dan Alarm Risiko Finansial*
Sejalan dengan hal tersebut, Rektor Universitas Harkat Negeri, Sudirman Said, Ak., MBA., menjabarkan bahwa laporan dari The Economist wajib dibaca secara logis sebagai sebuah peringatan yang sangat serius bagi tata kelola pemerintahan saat ini.
Sudirman melihat, akar persoalan yang paling mendasar saat ini berpusat pada fenomena menurunnya tingkat kepercayaan publik akibat indikasi melemahnya integritas, sistem meritokrasi, serta fungsi mekanisme pengawasan di internal pemerintahan.
Menurutnya, seluruh uraian tersebut menciptakan celah atau gap yang semakin melebar antara otoritas kekuasaan di satu sisi dengan legitimasi di sisi lainnya, sehingga langkah mitigasi utama yang harus digalang bersama adalah melakukan pemulihan kepercayaan masyarakat serta para pelaku ekonomi.
Di sisi lain, ekonom senior dari Universitas Indonesia, Prof. Moh. Ikhsan, Ph.D., menilai secara analitis, bahwa; kondisi fisik ekonomi Indonesia saat ini pada dasarnya belum berada tepat di tepi jurang krisis.
Namun demikian, ia mengingatkan semua pihak, bahwa ruang gerak untuk menghindari risiko buruk tersebut kini terpantau semakin menyempit, dimana beberapa pola pelemahan kredibilitas fiskal dan toleransi pelanggaran aturan yang muncul saat ini memiliki kemiripan dengan gejala awal menjelang krisis ekonomi tahun 1997-1998 silam.
Meskipun begitu, Indonesia dinilai masih beruntung karena masih memiliki sejumlah instrumen bantalan ekonomi yang membuat posisi domestik saat ini sedikit berbeda dengan situasi tahun 1998.
Ikhsan juga mengajak publik, untuk memetik pelajaran berharga dari rekam jejak reformasi yang pernah dieksekusi oleh Presiden B. J. Habibie serta Megawati Soekarnoputri, yang dinilai sukses menjaga stabilitas ekonomi nasional melalui prinsip penghormatan terhadap institusi serta aturan main demokrasi formal.
Menurutnya, ancaman terbesar yang paling nyata saat ini, bukanlah sekadar guncangan krisis ekonomi semata. Melainkan, runtuhnya kredibilitas institusi negara dimata publik.
*Desakan Perbaikan Regulasi dan Evaluasi Cipta Kondisi Politik*
Saran taktis terkait perbaikan tata kelola kebijakan publik, juga disuarakan oleh ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin.
Wijayanto menilai, substansi kritik dari media asing tersebut, memiliki landasan bukti yang kuat. Terutama yang menyangkut tantangan fiskal, pola komunikasi pemerintah, independensi bank sentral, hingga jaminan iklim usaha.
Ia mendesak, jajaran pemerintah untuk segera menghentikan model pengambilan kebijakan yang menggunakan pola reverse planning atau perencanaan terbalik tanpa perencanaan matang yang terstruktur.
Pemerintah diminta kembali menerapkan analisis dampak, proses piloting, hingga tahapan eskalasi yang benar, serta memosisikan kritik internasional sebagai bahan evaluasi internal ketimbang mengedepankan teori konspirasi.
Mewakili sudut pandang sosiologi politik, peneliti senior dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Prof. Dr. R. Siti Zuhro, melayangkan pandangan senada, bahwa narasi Indonesia menuju jurang sepatutnya diletakkan sebagai fungsi alarm peringatan bersama. Agar seluruh komponen bangsa, tidak bersikap sensitif berlebihan.
Siti mengidentifikasi, bahwa saat ini Indonesia tengah dikepung oleh tantangan berupa melemahnya kekuatan oposisi politik, peningkatan eskalasi pragmatisme partai, gejala sentralisasi kekuasaan, hingga penurunan kualitas partisipasi publik substantif didalam iklim demokrasi.
Ia mengingatkan publik, bahwa proses kemunduran atau erosi demokrasi kerap berjalan secara perlahan sehingga sering dianggap sebagai kewajaran yang normal.
Siti menarik kesimpulan otentik, bahwa; walau Indonesia belum tentu secara pasti meluncur menuju jurang namun tanpa adanya tindakan koreksi dan pembenahan tata kelola politik serta ekonomi yang serius, risiko kehancuran akut tersebut sangat berpotensi menjadi kenyataan yang pahit di masa depan.
Melalui konklusi akhir seminar ini, para pembicara sepakat merekomendasikan momentum evaluasi total demi memperkuat marwah institusi negara serta memastikan roda demokrasi tetap berputar secara inklusif. (PS/FC)
