Oleh: Rudi Murodi
(Tomas Kota Depok)
Mafia pangan, adalah; kelompok atau individu yang melakukan praktek ilegal atau tidak etis dalam perdagangan pangan. Seperti penimbunan, yakni; menyimpan pangan dalam jumlah besar untuk mempengaruhi harga. Bisa juga karena spekulasi, yakni; membeli pangan dengan tujuan menjualnya dengan harga yang lebih tinggi.
Ada juga yang melakukan pemalsuan, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Beberapa berita saat ini yang kita tahu, terutama masalah minyak goreng yang dipalsukan atau dikurangi berat timbangannya.
Peran pemerintah pastinya sangat dibutuhkan, dalam mengendalikan harga pangan, terutama yang saat ini ada beberapa jenis pangan yang memang dikendalikan oleh para mafia. Sehingga harga di pasaran, tidak bisa stabil bahkan cenderung sulit untuk dikendalikan oleh pemerintah.
Bahkan bukan sekedar hanya berkaitan dengan harga yang tidak stabil, tapi terkadang juga sulit didapat atau ada produk-produk tertentu yang menjadi langka akibat ditimbun oleh para mafia tersebut. Sehingga, harga melonjak dan seringkali membuat kepanikan di masyarakat.
“Saat ini jalan menuju swasembada pangan sedang terang benderang, jadi kalian paramevia dan simpatisannya jangan pernah mengganti domba. Kami tegak lurus atas perintah presiden, dan kami solid untuk kedaulatan dan ketahanan pangan negara,” kata menteri pertanian Arman Sulaiman.
Pernyataan menteri pertanian di atas, cukup jelas dan tegas bahwa; Pemerintah tidak akan pernah merasa lelah untuk memberantas mafia pangan, dan tidak akan dibiarkan tumbuh dan berkembang di tanah merdeka.
Karena, ‘mafia pangan’ adalah benar-benar benalu pembangunan yang harus diberantas hingga ke akar-akarnya.
Di internal Kementerian Pertanian sendiri, lebih dari 1500 pegawai telah dikenai demosi dan mutasi karena pelanggaran disiplin serta integritas. Ini adalah gebrakan bersih-bersih yang dilakukan tanpa pandang bulu, bagi keluarga besar Kementerian Pertanian.
Langkah memerangi korupsi, dan sedihnya telah dijadikan komitmen utama dalam penyelenggaraan pemerintahannya.
Mengacu pada pengalaman yang memilukan dan memalukan, Menteri Pertanian tampak serius untuk melakukan bersih-bersih di kementerian yang dipimpinnya. Sejak itu, dapat kita saksikan bagaimana dirinya berjuang keras untuk melawan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang yang dilakukan pejabat di kementerian yang dinakhodainya.
Menuju 100 hari kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota Depok, Supian suri dan chandra Rahmansyah, berbarengan dengan HUT kota Depok yang ke-26, kami berharap selain harus segera menyelesaikan masalah-masalah warisan dari pemimpin di masa lalu masalah ketahanan pangan harus menjadi target yang segera dicapai.
Meskipun masih banyak PR PR yang lain, memang harus juga diselesaikan dengan secepat-cepatnya. Tetapi masalah ketahanan pangan, pengendalian harga dan ketersediaan bahan baku pangan ini pun merupakan hal yang paling penting yang harus dipikirkan dan patut menjadi target kedepan. (RM/Red)
