Kabupaten Bogor, SUARABUANA.com – Informasi dugaan maraknya penjualan buku LKS atau modul di sekolah-sekolah SD di Kabupaten Bogor, disorot LSM LP3I (Lembaga Pemantau Pembangunan dan Pendidikan Indonesia).
Ketua LSM LP3I, Imam Kurtubi mengaku memiliki data informasi banyak sekolah SD di sejumlah kecamatan di Kabupaten Bogor menjual LKS atau buku modul kepada siswa. Modus penjualannya melalui sekolah. Diantaranya di Kecamatan Parung dan Kecamatan Gunung Sindur.
“Praktik penjualan LKS atau modul ini masih berjalan sampai sekarang. Penjualannya lewat sekolah,” ujar Imam kepada SUARABUANA.com Rabu (10/1/2024) di Kantornya.
Dia mengungkap, harga jual buku LKS atau modul tersebut beragam, dikisaran Rp 140 ribuan hingga Rp200 ribuan untuk 1 paket modul
Isinya sekitar 10 an buku (LKS).
Pihaknya menilai, praktik penjualan LKS atau modul bahan ajar itu memberatkan orangtua siswa.
“Penjualan LKS ini pada akhirnya tetap membebani, memberatkan para orangtua. Memang tidak diwajibkan, tapi hal ini dituangkan dalam rapat, lalu diserahkan kepada sekolah,” jelasnya.
Imam menyebut, penjualan LKS bertentangan dengan Permendikbud no 8 tahun 2016 larangan penggunaan LKS Permendikbud no 2 tahun 2008 tentang buku pasal 11 sekolh dan guru dilarang jualan buku LKS dan lainnya dalam pengelolaan belajar mengajar dan bahwa bahan ajar sejatinya dibikin oleh guru, lalu diperbanyak untuk didistribusikan ke siswa dengan biaya dari dana BOS.
“Guru harus punya kemampuan membuat kurikulum sendiri atau bahan ajar yang nantinya diperbanyak dan didistribusikan kepada para siswa dengan biaya dibebankan kepada dana BOS. Kalau enggak bisa buat bahan ajar, ya jangan jadi guru,” tegas dia.
“Kami akan surati Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, dan jika penjualannya terus berlangsung kami akan gelar aksi demo ke Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor,” pungkasnya.(PB)
