SURAKARTA, suarabuana.com – Menteri Sosial RI (Mensos), Tri Rismaharini bersama-sama dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendi, melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kota Surakarta untuk meninjau langsung serta memastikan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Sosial Tunai (BST).
Mensos dan Menko PMK meninjau penyaluran BST yang bertempat di kantor Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta. Dalam penyaluran tersebut, sebanyak 700 KPM di Kelurahan Jebres, menerima penyaluran BST dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, yakni dengan menjaga jarak dan memakai masker.
Pada kesempatan ini, secara simbolis BST diberikan kepada 3 KPM lalu dilanjutkan dengan menyaksikan transaksi penyaluran BST oleh PT. Pos Indonesia.
Sebagai informasi, jumlah KPM BST di Kota Surakarta sebanyak 60.511 KPM yang tersebar di lima Kecamatan dengan total bantuan sebesar Rp 18.153.300.000,- yang secara bertahap akan dibagikan pada bulan Januari hingga April 2021 dengan nominal Rp 300 Ribu per KPM per bulan.
Merespon adanya data yang belum sinkron sehingga mengakibatkan keterlambatan penyaluran bansos sampai gagal bayar, Mensos Risma mengatakan, bahwa pihaknya telah bersurat kepada 40 Daerah di seluruh Indonesia untuk memadankan data KPM dengan data kependudukan, terlebih dengan adanya tambahan sejumlah 560 ribuan KPM.
“Kemarin memang ada beberapa temuan, dan kemudian kita tertibkan. Data tidak padan dengan kependudukan. Ini kan rawan. Kemudian kita minta daerah untuk membetulkan,” tegas Mensos Risma.
Dia menjelaskan, bahwa di bulan Januari itu sudah ada perbaikan-perbaikan. “Karena kalau tidak padan, kita juga takut. Orangnya itu, ada apa tidak. Itu kan kita tidak tahu. Kemarin nambahnya seluruh Indonesia. Tapi ada beberapa daerah yang mereka belum memadankan. Kurang lebih ada 40 daerah yang sudah kita surati untuk memadankan dengan data kependudukan. Nilai tambahannya sekitar 560 ribuan di seluruh Indonesia namun, 40 daerah itu belum,” tuturnya.
(JIMMY)