JAKARTA, suarabuana.com – Kementerian Sosial (Kemensos) RI memastikan bahwa bantuan sosial (bansos) berupa sembako dan beras yang didistribusikan bagi masyarakat terdampak pandemi telah memenuhi ketentuan yang ada, sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo melalui Menteri Sosial Juliari P. Batubara.
Oleh karena itu Kemensos RI melakukan monitoring, teguran dan tindakan efektif lainnya untuk memastikan paket sembako dan beras bagi masyarakat terdampak pandemi dapat disalurkan dengan cepat ke tangan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan tepat kualitas dan tepat harga.
Kemensos RI menyadari, penyaluran BSS (bantuan sosial sembako) ini tidak mudah dikarenakan, jumlah KPM yang menjadi sasaran bantuan hingga mencapai puluhan juta KPM. Meskipun begitu, Kemensos tetap berkomitmen dan bertindak nyata untuk memastikan bansos tersebut dapat tersalurkan secara tepat waktu, tepat kualitas dan tepat harga.
“Bansos Sembako ini sejumlah 1,9 juta KPM ya. Untuk Bansos Beras (BSB) sebanyak 10 juta KPM. Jadi bilamana ada satu atau dua permasalahan yang timbul, mungkin saja bisa terjadi. Tapi kami sudah memonitoring untuk memastikan agar bansos dapat tepat sasaran, tepat kualitas dan tepat harga baik sebelum, selama dan evaluasi sesudah pelaksanaan program,” kata Sekretaris Jenderal Hartono Laras, Kamis (29/10/2020), di Jakarta.
Hartono mengakui bahwa pihaknya menerima berbagai masukan terkait dengan penyaluran bansos sembako, baik terkait kualitasnya maupun harganya.
“Ini sudah kami tindak lanjuti. Sembako yang kualitasnya berbeda, segera vendor untuk saat itu juga diganti. Ada uji tangan. Demikian pula dengan beras. Dan kami tidak segan menegur atau memberi sanksi kepada vendor yang tidak berkomitmen. Kalau jenis barang memang bisa berbeda merek atau barangnya. Namun harga dan jenisnya sama atau setara,” ujar Hartono.
Ia juga menyinggung adanya berbagai informasi yang berkembang di tengah masyarakat. Salah satu pendapat yang berkembang di media menyebutkan, harga satu paket sembako bukan Rp 300 Ribu melainkan sebesar Rp 270 Ribu.
Atas hal itu, Hartono memastikan, terhadap nilai setiap paket BSS sebesar Rp 300 Ribu.
“Isi bahan pangan dalam satu paket BSS senilai Rp 270 Ribu. Sementara untuk harga goodie bag dan transporter senilai Rp 30 Ribu. Ya kan paket sembako ini perlu dikemas supaya mudah didistribusikan. Untuk transportasi ini, juga timbul biaya. Jadi dipastikan, biaya untuk satu paket BSS adalah Rp 300 Ribu,” tegasnya.
Kemensos perlu menjelaskan hal ini, masih katanya, dikarenakan beredar informasi di masyarakat. Seolah-olah harga setiap paket Bantuan Sosial Sembako (BSS) bukan Rp 300 Ribu melainkan Rp 270 Riu.
“Saya pastikan, informasi itu tidak benar,” singkatnya.
Hartono menyatakan, mengenai tugas jaringan pengaman sosial melalui berbagai program bansos Kemensos RI, mematuhi prinsip-prinsip tata kelola anggaran.
“Kami sangat terbuka untuk diawasi. Kami melakukan rapat sebelum pelaksanaan program dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP),” paparnya.
Selain itu, lanjut Hartono, Kemensos RI juga meminta pendampingan melalui Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan pemeriksa internal melalui Inspektorat Jenderal.
“Kami juga tidak segan bekerja sama dengan Polri untuk menindak pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Beberapa bulan lalu, kami kepolisian juga menindak pihak yang mengaku-ngaku vendor di Kemensos. Kami berterima kasih atas kerja sama yang baik dari kepolisian,” tambahnya.
BSS atau Bansos Sembako Jabotabek disalurkan menjangkau 1,9 Juta KPM dengan anggaran Rp 6,8 triliun sudah mencapai tahap X dari XI dengan realisasi sebesar 100 persen per 27 Oktober 2020.
Selanjutnya, Kemensos meluncurkan BSB dengan penerima adalah 10 juta KPM PKH. Jumlah bantuan sebanyak 15 kg/KPM/bulan selama 3 (tiga) bulan yakni Agustus hingga Oktober 2020. Bulan September disalurkan sebanyak 30 kg untuk alokasi bulan Agustus dan September.
Dan sebanyak 15 kg disalurkan pada bulan Oktober 2020. Beras yang digunakan sebagai BSB dipasok oleh Perum Bulog.
(JIMMY)
BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT KEMENTERIAN SOSIAL RI