Jakarta, SUARABUANA.com –– Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital resmi meluncurkan “Program Rumah Bersubsidi untuk Wartawan” pada Selasa (06/05/2025), di hotel Grand Harmoni, Cibitung, Bekasi. Program ini merupakan hasil kolaborasi antara Bank Tabungan Negara (BTN), Pemerintah, dan ekosistem perumahan nasional. Peluncuran program ini dihadiri oleh sejumlah menteri dan jajaran direksi BTN dan diberikan kepada lebih dari 100 debitur di 5 kota.
Meutya Viada Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital menyampaikan bahwa banyak pekerja media belum memiliki rumah layak. Sebanyak 2.000 unit rumah bersubsidi dialokasikan untuk karyawan industri media. Lebih lanjut Maruarar Sirait, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman mengapresiasi kolaborasi berbagai pihak dan menekankan komitmen pemerintah dalam menyediakan rumah layak bagi masyarakat, termasuk bagi wartawan melalui program subsidi yang tahun ini mencapai angka tertinggi.
Program ini diperuntukkan kepada karyawan media yang memenuhi kriteria KPR bersubsidi, seperti belum memiliki rumah, belum pernah menerima subsidi perumahan, dan memiliki penghasilan sesuai ketentuan yang berlaku.
Program ini bertujuan untuk memberikan akses hunian yang layak dan terjangkau bagi para jurnalis di Indonesia, yang selama ini menjadi garda terdepan dalam mengawal demokrasi dan menyuarakan kebenaran kepada publik.
Lebih lanjut Meutya Hafid menyampaikan bahwa program ini merupakan bentuk kehadiran negara dalam menjawab tantangan kesejahteraan yang dihadapi para pekerja media. Berdasarkan data, sekitar 70 persen jurnalis di Indonesia masih kesulitan memiliki rumah yang layak, dengan lebih dari 100 ribu pekerja media terdampak.
“Hari ini kita menegaskan bahwa wartawan, yang telah mengabdi demi kebenaran, juga berhak untuk tinggal di rumah yang layak. Negara tidak hanya hadir dalam mengawasi, tetapi juga sebagai mitra yang peduli terhadap kesejahteraan mereka,” ujar Meutya dalam sambutannya.
Sebagai mantan jurnalis, Meutya memahami betul tantangan profesi ini yang kerap membuat para wartawan mengesampingkan kebutuhan pribadi, termasuk urusan kepemilikan rumah. Ia menegaskan bahwa kesejahteraan jurnalis adalah fondasi penting dalam menciptakan ekosistem media yang sehat dan demokrasi yang kuat.
Program Rumah Bersubsidi ini merupakan hasil kolaborasi lintas kementerian, lembaga, dan sektor swasta. Meutya menekankan bahwa langkah ini bukan sekadar memberikan fasilitas tempat tinggal, tetapi juga sebagai bentuk penghargaan terhadap kontribusi besar para jurnalis.
“Kesejahteraan media adalah kunci untuk menjaga kualitas demokrasi. Sebuah media yang sehat, tentu saja, harus dimulai dengan kesejahteraan para pekerjanya,” tambah Meutya.
Peluncuran ini menjadi tonggak penting dalam upaya memperkuat ekosistem pers nasional yang lebih berdaya dan berkelanjutan, sekaligus menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung kehidupan layak bagi para pejuang informasi di Indonesia. (Irfan)
