Depok, SUARABUANA.com – Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan Kota Depok yang berlangsung di Aula Balai Kota Depok menjadi ajang diskusi bagi berbagai pemangku kepentingan untuk membahas tantangan serta solusi dalam dunia pendidikan. Acara ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Depok, perwakilan Kementerian Pendidikan Jawa Barat, Polri, TNI, Bappeda, organisasi pendidikan, JPKP Nasional, dewan kesehatan, serta para guru dan tenaga pendidik. Turut hadir mantan Sekdis Pendidikan, H. Sutarno, SE.(Rabu,12/03/2025).
Salah satu narasumber dalam acara ini adalah anggota DPRD Kota Depok Komisi D, H. Igun Sumarno. Ia memaparkan berbagai permasalahan yang dihadapi dunia pendidikan di Kota Depok serta mengusulkan sejumlah solusi untuk meningkatkan mutu pendidikan.
Dalam paparannya, H. Igun Sumarno menyoroti tiga isu utama, yaitu:
1. Permasalahan PPDB – Daya tampung sekolah negeri yang terbatas menyebabkan banyak siswa tidak diterima, sehingga harus mencari alternatif ke sekolah swasta yang kualitasnya bervariasi.
2. Kualitas Tenaga Pendidik – Masih ditemukan guru yang mengajar di luar bidang keahliannya, yang berdampak pada kualitas pembelajaran siswa.
3. Pembangunan Sekolah Baru – Pendirian sekolah baru harus memperhatikan kesiapan tenaga pendidik, fasilitas yang layak, serta lokasi yang strategis.
H. Igun Sumarno juga menekankan pentingnya reformasi birokrasi dalam dunia pendidikan, terutama dalam evaluasi kepala sekolah dan penyederhanaan proses perizinan sekolah agar tidak menghambat perkembangan pendidikan di Kota Depok.
Renja Dinas Pendidikan bertujuan untuk mengevaluasi program pendidikan di Kota Depok dan mencari solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi. Masalah PPDB, tenaga pendidik, dan pendirian sekolah baru menjadi perhatian utama karena berdampak langsung pada kualitas pendidikan di Kota Depok.
Sebagai solusi, H. Igun Sumarno mengusulkan kebijakan yang lebih transparan dalam PPDB, peningkatan kualitas tenaga pendidik, serta perencanaan matang dalam pembangunan sekolah baru. Selain itu, ia juga mengusulkan peraturan terkait penyelenggaraan study tour agar lebih terjangkau dan aman bagi siswa.
Di akhir paparannya, ia mengajak seluruh pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun pemangku kepentingan lainnya, untuk bersama-sama meningkatkan mutu pendidikan di Kota Depok. “Pendidikan yang berkualitas bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh elemen masyarakat,” tegasnya.(taofan)
