Komando Ditangan Presiden RI
Masyarakat sadar hukum, memperhatikan kasus-kasus korupsi saat ini. Dimana terjadi jumlah korupsi yang luar biasa, didalam tubuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Pertamina. Sehingga kerugian negara, bisa tembus hingga Rp 1 Kuadraliun (Rp 1.000.000.000.000.000).
Apa yang sebenarnya terjadi dengan sistem pengawasan dari para Satgas Migas, sehingga praktik kejahatan pengoplosan BBM bisa begitu liar terjadi. Apakah ikut andil, melanggar hukum dan menjadi bagian team yang memuluskan korupsi? Karena, seperti sangat aman mereka melakukan pengoplosan BBM dalam 5 tahun kebelakang.
Koruptor, sepertinya menguasai mekanisme hukum. Bermain di dalam sistem yang senyap, dimanfaatkan banyak para elit pejabat saat ini.
Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal SH,MH sebagai pemerhati kasus-kasus korupsi, mengaku sangat miris melihat kinerja APH antara lain; BPK, KPK, Kejagung, dan lainnya, yang terkesan pilih-pilih dalam menentukan siapa yang harus di jadikan tersangka korupsi ketimbang menangkap aktor utama Koruptor .
“Miris sungguh melihat kinerja APH, BPK, KPK, Kejagung, dan lainnya, yang justeru terkesan pilih-pilih dalam menentukan siapa yang harus di jadikan tersangka korupsi ketimbang menangkap aktor utamanya!” ungkapnya.
Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal SH,MH menghimbau, kepada Presiden RI Jendral Haji Prabowo Subiyanto agar lebih berani melakukan bersih-bersih di pemerintahan yang di pimpinnya saat ini.
“Karena, komando ada ditangan Presiden RI,” tandasnya.
Masyarakat saat ini, melihat banyak aktor Koruptor yang sepertinya dilindungi atas kesepakatan politik tertentu. Sehingga, terjadilah negosiasi abu abu dengan saling mengamankan, agar didalam gerbong yang lain pun ikut diam dan tak akan bersuara apa apa.
Memperhatikan keputusan Pimpinan Tertinggi Negara Indonesia, yaitu; Presiden RI Jendral Haji Prabowo Subiyanto mengenai efesiensi. Menurut sang Prof, justeru fakta yang terjadi adalah; Efisiansi RI menutup satu celah korupsi, tetapi kemudian membuka ratusan pintu bagi ‘Tikus Koruptor’ baru.
Masyarakat sangat terkejut, Presiden
Pemerintahan yang baru beberapa bulan ini memimpin Indonesia telah menghadapi gelombang besar korupsi yang luar biasa. Artinya, ada PR berat yang harus di bereskan oleh Presiden RI, bahwa; peristiwa kasus-kasus korupsi saat ini adalah jejak masalah di pemerintahan yang lalu.
Masyarakat Indonesia berharap penuh, kepada Prabowo untuk mampu melakukan penegakkan Hukum dan segera membongkar semua rekening gendut juga kekayaan tidak wajar dari para pejabat yang pernah duduk manis selama 15 tahun ini.
“Mereka memperkaya diri, dengan uang dari hasil korupsi selama duduk sebagai pejabat pemerintah,” pungkas sang Profesor yang juga di kenal sebagai Ketua Umum LSM Mantan Preman itu.
Kesempatan bersih-bersih koruptor jangan di sia-siakan, karena waktu tidak akan bisa untuk di ulang kembali. Dunia menunggu dan melihat, adakah putra terbaik di Indonesia yang mampu memiskinkan koruptor dan bisa menegakkan hukum seberat beratnya bagi para ‘Tikus’ kelompok senyap yang selama ini telah menguras uang Negara Indonesia dan membuat miskin Rakyat di negeri ini.
Jangan sampai pupus harapan Masyarakat, lantaran hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Semoga Masyarakat masih mau, ikut terus berjuang melawan para koruptor sampai bisa di jerat dengan hukum yang berat. (FC-G65)
