SELAMAT DATANG di Indonesia, inilah negeri dengan inovasi layanan publik paling kreatif di dunia. Bahkan setelah masuk era digital, teknologi canggih yang transparan – praktik kutipan dan pemerasan toh tetap saja masih terus terjadi.
Coba bayangkan, bagaimana rasanya, punya ‘tunjangan’ di luar gaji bulanan sebesar Rp 100 juta setiap pekan _ rutin dibagi setiap Jumat?
Hal itu, silakan tanyakan pada Silmy Karim, Wakil Menteri – mantan Dirjen yang terjerat Kasus Tipikor dalam dugaan tindak pidana korupsi di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang kasusnya lagi heboh baru-baru ini.
Silmy, tidak bekerja di kantor pengacara korporasi atau bisnis multinasional. Sebelum menyerahkan diri ke KPK, dia adalah pejabat di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI.
Menurut KPK, ketika menjabat sebagai Dirjen Imigrasi pada 2023-2024, Silmy meminta jatah dari pengurusan izin tinggal para WNA melalui Direktur Izin Tinggal, Jaya Saputra, dengan permintaan ‘tunjangan’ Rp 100 juta setiap pekan. Bersih, tanpa modal, tanpa risiko internal, dan tanpa pajak !
Angka itu setara dengan penghasilan pengelola salon ternama, pemilik klinik estetik premium, pengusaha restoran laris, yang telah lelah bertahun-tahun membangun reputasi di Kemang atau Kelapa Gading. Atau pemilik SPBU di jalur arteri, yang telah beroperasi sejak fajar, sejak puluhan tahun lalu. Tentunya, untuk mencapai penghasilan sebesar itu tidaklah datang dengan mudah. Itu harus dibangun dari modal besar, kerja keras, dan risiko bisnis yang nyata.
Namun, bagi Silmy Karim? Itu semua berbeda, bahkan bisa datang setiap Jumat, atau malahan dikirimi. Otomatis. Tanpa modal. Kecuali, seragam ASN dan jabatan yang dipercayakan negara kepadanya.
Modus operandi kasus Silmy, tidak kalah ‘artistik’. KPK mengungkap, bahwa para pelaksana di lapangan menarik biaya ekstra dari setiap permohonan dokumen izin tinggal WNA. Istilahnya sederhana dan jenius, yakni: ‘setiap klik ada harga’.
Permohonan yang sudah membayar PNBP resmi ke negara sengaja dipersulit, ditolak berulang, sampai pemohon menyerahkan biaya ekstra tambahan. Dua kali bayar: satu untuk negara, satunya lagi untuk ‘negara bayangan’ yang berkantor di gedung yang sama.
Agar tidak ketahuan, komunikasi antar pelaku dikodekan dengan istilah bayaran konser band — ‘vokalis’, ‘gitaris’, ‘backing vocal’, ‘koreografer’; masing-masing merepresentasikan aliran setoran ke pihak tertentu.
Begitulah, rupanya birokrat Indonesia punya jiwa seni yang tinggi. Sayangnya bakat seni itu, tidak disumbangkan untuk pelayanan publik.
Hal tersebut, berlangsung selama 2022–2026, total yang terkumpul tidak kurang dari Rp 145,5 miliar. Bukan dari satu korupsi besar yang dramatis, tapi justru dari tetesan, dari setiap klik, setiap penolakan yang disengaja, setiap ‘verifikasi ulang’ yang berbayar.
Ini, bukan korupsi oknum. Ini jelas, kerja mafia industri yang terorganisir. Berjenjang, dari pucuk pimpinan sampai staf subdit, dari perintah di atas sampai setoran dari bawah .
KPK sendiri menyebutnya, sistemik: ‘top-down’ dalam perintah, ‘bottom-up’ dalam aliran uang. Dan Silmy Karim bukan pemain tunggal. Ada Plt Dirjen, ada Direktur Izin Tinggal, ada dua Kasubdit, bahkan ada juga kepala kantor imigrasi, ketua tim, ada staf.
Delapan gadget orang ditahan. Satu orkestra lengkap; dengan konduktor, pemain melodi, hingga seksi ritme yang rajin mengumpulkan setoran tiap Jumat.
Untuk diketahui, bahwa skandal pemerasan di Imigrasi bukan hanya menyasar warga asing. Tapi ia juga mengeruk warga desa, WNI, yang ingin membuat atau memperpanjang paspor.
Ini, bukan cerita dari dokumen KPK. Ini, pengalaman nyata. Keponakan saya yang mengajukan permohonan paspor, mencoba mendaftar secara online — sistem yang katanya modern, transparan, tanpa antre. Tapi kuota selalu habis. Atau tersedia tiga bulan kedepan. Dicoba lagi esoknya — sama. Lusa — sama. Seolah seluruh Indonesia, tiba-tiba ingin bepergian ke luar negeri di waktu yang bersamaan.
Lalu datanglah ‘solusi’: ke kantor Imigrasi langsung. Dengan tambahan Rp 1 juta di luar biaya resmi, yakni Rp.350 (masa berlaku 5 tahun), Rp 650 ribu (10 tahun), paspor pun bisa selesai hari itu juga. Sedangkan lewat calo yang berkeliaran di luar kantor, Rp 1,8 juta.
Pilihan ada di tangan pemohon — sabar tiga bulan, atau bayar sekarang. Tentu saja, ini bukan transaksi gelap di gang sempit. Ini praktik terbuka, diketahui semua pemohon, dijalankan di kantor negara, dibawah lampu neon, didepan petugas berseragam.
Pertanyaannya, sederhana; kemana kuota online itu pergi?! Jawabnya, juga sederhana; — ia tidak pergi kemana-mana. Ia disimpan. Untuk dijual di loket lain, dengan tarif berbeda, pada hari yang sama.
Jelas sudah kan?Digitalisasi layanan publik, ternyata, hanya memindahkan titik pemerasan — dari antrean fisik ke antrean virtual yang dikosongkan secara artifisial. Teknologinya saja yang baru. Tapi, modusnya tetap sama.
Pertanyaan besarnya, yang semestinya membuat KPK tidak berhenti di sini; apakah cuma di Kementrian Imigrasi, satu-satunya ‘panggung konser’ semacam ini?!
Tentunya tidak! Boleh jadi, setiap kementerian yang memegang kewenangan perizinan: izin usaha, izin impor, izin lingkungan, izin edar, izin konstruksi – menyimpan potensi yang sama.
Selama diskresi pejabat tidak diimbangi transparansi nyata dan pengawasan yang menggigit, maka ‘tunjangan Jumat’ model Silmy bukan anomali. Ia adalah fitur dari sistem yang belum tuntas direformasi, bukan ‘bug’ (kutu digital) yang cukup ditambal dengan satu OTT.
Publik bertanya; di Kementerian mana lagi ada ‘vokalis’, ‘gitaris’, dan ‘koreografer’ yang sedang bersiap naik panggung — menunggu giliran OTT berikutnya?!
Atau justru mereka kini sedang berlatih lebih keras — mengganti kode, mempercanggih ‘layering’, dan memastikan setoran Jumat tetap berjalan lancar?
Kini – setiap kali kita berhadapan dengan pejabat eselon satu, dua dan tiga – dengan deretan bintang berkilau di bahunya – di lembaga negara dan kementrian, ada taring yang siap mencakar dompet dan ATM siapa pun yang sedang berkepentingan. De Facto, Silmy Karim dan kawan kawan sudah membuktikannya !. (®)
