CILEGON, suarabuana.com – Kementerian Sosial RI (Kemensos) telah menyalurkan bantuan tunai Program Keluarga Harapan (PKH) di Provinsi Banten yang diperuntukkan bagi 315.250 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan nilai total bantuan tersebut sebesar Rp 212.004.975.000,- pada tahun 2021. Terhitung per 25 Januari 2021, bantuan tunai PKH di Provinsi Banten telah cair sebanyak Rp 210, 359 Miliar atau 96,96 persen.
Adapun di Kota Cilegon, bantuan tunai PKH telah menjangkau sebanyak 5.897 KPM senilai Rp 3,937 Miliar dengan penyaluran per 25 Januari telah mencapai Rp 3,922 Miliar atau 96,83 persen.
Data tersebut menjadi acuan Kemensos dalam Kunjungan Kerja (kunker) Spesifik Komisi VIII DPR RI di Kota Cilegon, Selasa (26/1/2021). Kunker Spesifik Komisi VIII DPR RI dipimpin oleh Wakil Ketua Mochlas Siddik dari Partai Gerindra. Dalam kesempatan tersebut turut disalurkan bantuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari Bank Mandiri senilai Rp 25 Juta, masing-masing untuk 3 (tiga) KPM PKH Graduasi.
Dalam sambutannya, Direktur Jaminan Sosial Keluarga Kemensos RI Rachmat Koesnadi mengatakan, bahwa peluncuran bantuan tunai PKH secara serentak sudah dimulai terhitung sejak tanggal 4 Januari 2021, langsung oleh Presiden RI Joko Widodo di Istana Negara.
“Penyaluran bantuan tunai PKH di Kota Cilegon termasuk 4 (empat) besar se-Provinsi Banten,” kata Rachmat singkat.
Ada sekitar 130-an KPM yang belum tersalurkan PKH dengan alasan sakit, domisilinya jauh dan berada di luar kota.
“Kami hanya menyalurkan bantuan kepada KPM yang datanya benar-benar bersih. Yang belum bersih seperti misalnya, data NIK-nya tidak sesuai dan sebagainya, kami langsung melakukan verivali dengan turun langsung ke lapangan untuk melakukan pengecekan,” lanjut Rachmat.
Untuk percepatan penyaluran bantuan tunai, Kemensos terus melakukan monitoring tiap minggu dan mencari solusi atas berbagai tantangan yang terjadi di lapangan.
“Kami juga melakukan sosialisasi agar bantuan yang diberikan, hanya digunakan untuk kebutuhan yang penting seperti, keperluan sekolah maupun modal usaha,” harapnya.
Di kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Mochlas Siddik mengatakan, kehadiran anggota DPR ke Kota Cilegon bertujuan untuk melakukan pengecekan langsung ke lapangan terkait penyaluran bantuan tunai PKH.
“Kami juga menyerap aspirasi dari berbagai pihak terkait pengalaman bantuan sosial bagi masyarakat terdampak pandemi, baik itu yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi maupun kota, ” tutur Mochlas.
Tak kalah penting, dalam kunjungan spesifiknya DPR turut juga mendapatkan masukan untuk memperkuat fungsi-fungsi pengawasan dalam pengelolaan anggaran Negara termasuk dalam penyusunan UU APBN.
(JIMM)
SUMBER : BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT KEMENTERIAN SOSIAL RI
Klik, follow & subscribe website & medsos kami👇🏻
Website : https://kemensos.go.id/
Facebook: Kementerian Sosial RI
IG: @kemensosri
Twitter: @kemensosri
TikTok: @kemensosri
Youtube: Kemensos RI
