DEPOK, suarabuana.com – Lembaga Swadaya Masyarakat Nusantara Corruption Watch (LSM NCW) DPD Jawa Barat tengah melayangkan laporan ke Aparat Penegak Hukum (APH) terkait dugaan penyimpangan kegiatan Pengadaan CCTV sistem yang sudah terpasang di salah satu SMP Negeri di Kota Depok, Jawa Barat, tahun anggaran 2019.
“Kami sudah melayangkan laporan ke Aparat Penegak Hukum terkait adanya dugaan penyimpangan anggaran pengadaan 34 CCTV yang saat ini sudah terpasang di salah satu SMP Negeri yang bersumber dari APBD Kota Depok tahun anggaran 2019 senilai Rp 190 Juta,” ujar Ketua LSM NCW DPD Jawa Barat, Herdian Hartono kepada awak media, Kamis (2/9/2021).
Herdian menerangkan, berdasarkan hasil survey perbandingan harga pasar disertai hasil tim investigasi diketahui, bahwa harga perangkat CCTV menurut spesifikasi yang telah disepakati antara Kepala Bidang Sarana-Prasarana Dinas Pendidikan (Sarpras Disdik) Kota Depok dengan pelaksana kegiatan diduga telah terjadi penggelembungan harga di pekerjaan tersebut.
“Harga paling rendah untuk pembelanjaan dalam kegiatan itu berkisar Rp 50.100.000,- dan harga paling mahal sekitar Rp 59.640.000,-. Sementara pagu anggarannya itu Rp 190 Juta berarti di kegiataan ini ada dugaan penyimpangan mark up anggaran sebanyak 3X lipat dari harga sebenarnya,” imbuhnya.
Atas hal itu, Herdian menambahkan, telah mengirimkan surat kepada Walikota Depok. Selanjutnya, disposisi ke Sekda kemudian ke Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok.
“Saya menduga, Kabid Sarpras Dinas Pendidikan Kota Depok tidak memberikan keterangan yang sesungguhnya dalam menyajikan laporan pertanggung jawaban atas seluruh kegiatan di bidang yang menjadi tanggungjawabnya,” pungkasnya. (jim)
