JAKARTA, SUARABUANA.com Universitas Paramadina bekerja sama dengan Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS), secara resmi meluncurkan buku berjudul “The Pancasila Market Economy” di Jakarta, Senin (11/5).
Karya tersebut merupakan hasil kolaborasi intelektual selama bertahun-tahun, yang bertujuan memperkuat konsep Ekonomi Pancasila melalui pertukaran gagasan lintas negara.
Direktur KAS untuk Indonesia dan Timor-Leste, Dr. Denis Suarsana, menyatakan bahwa buku ini merepresentasikan kemitraan erat selama lebih dari satu dekade antara KAS dan Universitas Paramadina.
Senada dengan hal tersebut, Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini, mengapresiasi karya itu sebagai upaya mencari bentuk ekonomi Indonesia yang semakin matang dan sesuai dengan mandat konstitusi.
Dalam sesi keynote speech, Haris Munandar, Ph.D. dari Bank Indonesia menekankan bahwa Indonesia membutuhkan sistem ekonomi yang menyeimbangkan kompetisi dengan solidaritas, serta efisiensi dengan keadilan.
Sementara itu, Asisten Deputi Kementerian UMKM, Dr. Ali, menyoroti pentingnya kebijakan berbasis data yang berpihak pada pelaku UMKM selaras dengan nilai-nilai Pancasila.
Ketua Umum APINDO, Shinta W. Kamdani, memberikan pandangan bahwa dalam konsep Ekonomi Pasar Pancasila, pasar berfungsi sebagai instrumen yang tetap harus diarahkan oleh negara sebagai regulator dan pelindung.
“Pasar tetap bekerja, tetapi tidak dibiarkan sepenuhnya tanpa arah dan koreksi,” tegas Shinta.
Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto, menjelaskan bahwa konsep ini hadir untuk mengambil sisi positif dari kapitalisme dan sosialisme tanpa meninggalkan akar nilai luhur bangsa.
Disisi lain, Prof. Marcus Marktanner, dari Kennesaw State University mengingatkan pentingnya memperkuat demokrasi sebagai fondasi pembangunan ekonomi di tengah risiko ketidakpastian global.
Menutup diskusi, Senior Fellow The Habibie Center, Umar Juoro, mengingatkan bahwa ketimpangan ekonomi adalah hambatan utama dalam mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan (sustainable growth).
Umar mendorong, agar modal manusia, teknologi, dan keadilan sosial menjadi variabel utama dalam pembangunan ekonomi nasional kedepan. (PS/FC)
