Dengan hormat,
Perkenalkan nama saya H. Nur Kholis, Ketua Kantor Hukum Abri. Saya menyampaikan surat terbuka ini sebagai bentuk aspirasi dan mewakili masyarakat untuk memberikan usulan konstruktif terkait sistem pembayaran pajak kendaraan bermotor di wilayah Jawa Barat. Usulan ini didasarkan pada aturan, norma, hukum, serta Undang-Undang yang berlaku, di mana bukti kepemilikan kendaraan yang sah adalah pihak yang memegang Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan tersebut.
Saat ini, kami melihat adanya kendala yang dirasakan oleh masyarakat dalam proses pembayaran pajak kendaraan. Salah satu kendala utama adalah syarat wajib membawa KTP asli pemilik tercatat. Hal ini menjadi beban berat, terutama bagi masyarakat yang membeli kendaraan secara bekas namun belum melakukan Balik Nama (BBN) karena terkendala administrasi dan biaya. Selain itu, meminjam KTP dari pemilik asli pun seringkali sulit dilakukan karena berbagai alasan, padahal pemegang BPKB adalah bukti kepemilikan yang sah.
Kondisi ini membuat masyarakat merasa kesulitan dan direpotkan. Tidak sedikit masyarakat yang terpaksa mengesampingkan kebutuhan pokok lainnya demi melunasi pajak kendaraan, namun justru terhalang oleh syarat administrasi yang rumit. Akibatnya, banyak masyarakat menjadi malas atau menunda pembayaran pajak. Selain itu, sistem yang kurang memudahkan ini juga membuka celah bagi maraknya praktik percaloan pajak kendaraan yang merajalela, karena masyarakat merasa terpaksa mencari jalan pintas demi menyelesaikan kewajibannya.
Oleh karena itu, kami memohon kesediaan Bapak Gubernur untuk meninjau dan mengubah sistem yang berlaku khusus di wilayah Jawa Barat, dengan usulan sebagai berikut:
1. Mempermudah proses pembayaran pajak kendaraan dengan cukup membawa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan BPKB sebagai bukti sah kepemilikan.
2. Jika diperlukan data nomor rangka (Noka) dan nomor mesin (Nosin), masyarakat dapat melakukan pengesekan data tersebut di rumah masing-masing, kemudian membawanya ke kantor Samsat atau mengunggahnya melalui platform online yang disediakan oleh BAPENDA.
3. Memastikan platform online tersebut mudah diakses dan digunakan, mengingat tidak semua masyarakat memahami penggunaan media sosial dan teknologi digital secara mendalam.
Kami yakin, dengan penyederhanaan sistem ini, masyarakat akan jauh lebih terbantu dan termotivasi untuk membayar pajak tepat waktu. Hal ini tentunya akan berdampak positif pada peningkatan penerimaan pajak kendaraan di Jawa Barat. Selain itu, langkah ini juga dapat menjadi contoh baik bagi daerah lain dalam pelayanan publik yang berorientasi pada kemudahan dan kesejahteraan masyarakat, serta dapat menekan praktik-praktik percaloan yang merugikan banyak pihak.
Kami sangat berharap usulan ini dapat mendapatkan perhatian dan tindakan lanjut dari Bapak Gubernur. Terima kasih atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak.
Semoga Bapak senantiasa diberikan kesehatan dan kesuksesan dalam menjalankan tugas dan amanah.
Salam hormat,
H. Nur Kholis
Ketua Kantor Hukum Abri
Bagi Masyarakat Yang Membutuhkan Bantuan Hukum Silahkan Hubungi:
KANTOR HUKUM ABRI
Cp. 0818.966.234
#SuratTerbuka #GubernurJawaBarat #DediMulyadi #PajakKendaraan #JawaBarat #SamsatJabar #BAPENDAJabar #KemudahanPelayananPublik #AspirasiMasyarakat #ReformasiBirokrasi #PajakKendaraanBermotor #BPKB #STNK #TanpaKTPAsli #KendaraanBekas #BBN #PercaloanPajak #LayananPublik #JabarJuara #KantorHukumAbri #BantuanHukum #AspirasiRakyat #PerbaikanSistem #PelayananMudah #MasyarakatTerbantu #PajakTepatWaktu
