Bogor Kota, SUARABUANA.com – Rentetan aksi unjuk rasa yang terus terjadi di Balaikota Bogor bukanlah peristiwa biasa. Ini adalah sinyal keras bahwa tata kelola komunikasi pemerintahan sedang bermasalah.
Awalludin selaku Sekjen KPP Bogor Raya mengatakan, Kami menilai kondisi ini merupakan bentuk nyata kegagalan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor dalam menjalankan fungsi koordinasi dan komunikasi lintas sektor.” Ucapnya kepada media tgl (18/2/2026).
Sekda adalah motor penggerak birokrasi dan koordinator seluruh perangkat daerah, Ia bertanggung jawab memastikan sinergi antar dinas berjalan efektif serta aspirasi masyarakat terserap dan ditindaklanjuti dengan cepat.
Namun yang terjadi justru sebaliknya persoalan publik berlarut-larut tanpa penyelesaian, hingga rakyat memilih turun ke jalan sebagai bentuk pelampiasan kekecewaan.
Aksi yang berulang menunjukkan adanya kebuntuan komunikasi dan lemahnya kepemimpinan administratif.
Jika komunikasi lintas sektor berjalan solid, demonstrasi tidak akan menjadi agenda rutin di halaman Balaikota.
Di sisi lain, kami mengapresiasi langkah Kepala Badan Kesbangpol Kota Bogor yang telah berupaya melakukan mitigasi dan membangun komunikasi dengan berbagai elemen masyarakat guna meredam potensi eskalasi.”ucapnya.
Upaya tersebut patut diapresiasi sebagai bentuk tanggung jawab dalam menjaga stabilitas daerah.
Namun mitigasi semata tidak cukup apabila koordinasi di level tertinggi birokrasi tidak berjalan maksimal.
Tanpa kepemimpinan komunikasi yang kuat dari Sekda, upaya-upaya teknis di lapangan akan selalu bersifat sementara dan reaktif.
Ini adalah peringatan serius, Pemerintah Kota Bogor harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas komunikasi lintas sektor dan kepemimpinan birokrasi, agar Balaikota tidak terus menjadi simbol akumulasi(DM) kekecewaan publik.” pungkasnya.
