Depok, SUARABUANA.com – Pernyataan Walikota Depok pada saat di wawancara awak media pada Senin, 4 Agustus 2025 usai mengikuti Paripurna DPRD terkait pengesahan RPJMD, menuai kritik tajam dari Eman Sutriadi selaku Ketua Gerakan Depok Bersatu. Menurut Eman pernyataan Walikota yang tetap akan mengosongkan sisa kuota tersedia di jenjang pendidikan SMPN ditengah masih banyaknya masyarakat Depok yang belum bersekolah dan mengarahkan untuk bersekolah di RSSG adalah kebijakan yang keliru.
Eman Sutriadi, yang juga Pembina Masyarakat Pemerhati dan Peduli Pendidikan Indonesia (MP3I), menilai kebijakan RSSG sebagai tidak pro-rakyat karena beberapa alasan:
– Kualitas Pendidikan: Kualitas pendidikan di sekolah swasta yang tergabung dalam RSSG mungkin tidak sama dengan sekolah negeri yang sudah mapan. Hal ini dapat mempengaruhi kualitas pendidikan yang diterima siswa.
– Aksesibilitas: Aksesibilitas sekolah swasta yang tergabung dalam RSSG mungkin tidak merata di seluruh wilayah Kota Depok, sehingga tidak semua masyarakat dapat mengakses program ini dengan mudah.
– Ketersediaan Fasilitas: Fasilitas di sekolah swasta yang tergabung dalam RSSG mungkin tidak sebaik fasilitas di sekolah negeri, sehingga dapat mempengaruhi kualitas pendidikan yang diterima siswa.
– Ketergantungan pada Swasta: Kebijakan RSSG dapat membuat pemerintah Kota Depok terlalu bergantung pada swasta dalam menyediakan pendidikan, sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan aksesibilitas pendidikan secara keseluruhan.
Dengan demikian, Eman Sutriadi menilai bahwa kebijakan RSSG tidak sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat akan pendidikan berkualitas di sekolah negeri.(NH)
