JAKARTA, suarabuana.com – Dikhawatirkan wabah Covid-19 di tahun depan belum mereda sepenuhnya maka, Kementerian Sosial (Kemensos) RI menyikapi hal itu dengan melanjutkan penyaluran bantuan sosial tunai (BST) untuk mengurangi beban ekonomi masyarakat yang terdampak pandemi.
“BST akan dilanjutkan selama enam bulan yakni, periode Januari-Juni 2021. Sasaran program akan meliputi 34 provinsi atau seluruh provinsi di Indonesia. Jadi termasuk DKI Jakarta,” kata Menteri Sosial RI Juliari P Batubara dalam keterangan resmi yang dikutip awak media, Senin (2/11/2020).
Rencananya disini, ada 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) yang menjadi sasaran BST tersebut. Nantinya tiap KPM bakal mendapatkan bantuan sebesar Rp 200 Ribu per bulan. Untuk mendukung program itu maka, Kemensos RI mengalokasikan anggaran sebesar Rp 12 Triliun.
Juliari mengakui bahwa program bansos pada tahun 2021 tidak akan semasif sekarang. Pemerintah akan lebih fokus pada program-program pemulihan perekonomian dan vaksinasi Covid-19 secara bertahap sehingga membutuhkan anggaran yang jumlahnya tidak sedikit.
“Sesuai instruksi Presiden Joko Widodo, Pemerintah saat ini fokus terhadap pemulihan ekonomi dan bagaimana kita mengadakan vaksin. Mengingat, program vaksinasi ini sangat masif serta membutuhkan anggaran cukup besar sehingga bantuan sosial dari Kemensos akan dikonsolidasikan, dikurangi,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Juliari menegaskan bahwa program bansos sembako (BSS), bansos beras (BSB), dan lainnya tahun depan tidak akan dilanjutkan. Namun, kebijakan tersebut sifatnya masih sementara dan fleksibel, tergantung situasi tahun depan serta Keputusan Presiden Jokowi.
Meskipun demikian, masih kata Juliari, bantuan sosial reguler berupa Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dipastikan akan tetap berjalan normal pada 2021. Kedua program ini masih menjadi program penting Pemerintah dalam upaya mempercepat penurunan angka kemiskinan.
“Program PKH dan tetap berjalan dengan normal. Untuk PKH, tahun 2021 akan menjangkau 10 juta KPM dengan anggaran Rp 30,4 Triliun. Untuk BPNT/Program Sembako akan menjangkau 18,5 juta KPM dengan anggaran sebesar Rp 44,7 Triliun,” paparnya.
Juliari menambahkan, konsolidasi program perlindungan sosial dari Kemensos ini juga dilakukan dengan pertimbangan diantaranya, pemerintah secara nasional akan banyak mengembangkan program-program pemberdayaan perekonomian di tahun depan seperti, bantuan untuk UMKM, Program Padat Karya, BLT Dana Desa, Kartu PraKerja dan sebagainya.
(JIMMY)
