Depok, SUARABUANA.com – Sewa Barang Milik Daerah (BMD) berupa lahan parkir di wilayah Kota Depok dipertanyakan. Hal ini karena Pemerintah Kota Depok tidak transparan pengelolaan lahan parkir yang di lakukan perusahaan swasta. Dari seluruh lahan parkir Barang Milik Daerah Kota Depok semuanya di monopoli oleh satu perusahaan yang pemiliknya tinggal di Kelurahan Sukatani, ” ungkap Wido Pratikno ketua buruh depok dikantornya jalan raya Bogor Rabu (15/1/2025).
“Di pemerintahan yang baru Kota Depok nantinya ini harus jelas apakah dilakukan penunjukkan langsung atau melalui lelang. Sebab kasus-kasus tindak pidana korupsi menyangkut pengadaan barang dan jasa (PBJ) menempati urutan kedua terbesar setelah gratifikasi/suap,” ujar Wido.
Ditambahkan Wido, “Korupsi pengadaan barang dan jasa terjadi karena lemahnya proses perencanaan program dan anggaran. Di sisi lain, minimnya sumber data dan acuan dalam penyusunan standarisasi kualitas harga barang dan jasa.
“Salah satu cara paling efektif untuk mencegah korupsi adalah dengan memastikan semua proses di lembaga publik transparan. Pemerintah perlu membuka akses informasi, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran, tender proyek, dan keputusan strategis lainnya”, papar Wido.
“Untuk mewujudkan pemerintah yang bersih, terbuka, akuntabel, dan efektif melayani rakyat, diperlukan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik yang menciptakan zona integritas,” pungkas Wido.(pb)
