DEPOK, SUARABUANA.com – Kembali siswa dari keluarga miskin atau tidak mampu di tolak di sekolah negeri. Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Kota Depok lakukan aksi solidaritas terhadap 22 siswa keluarga miskin yang ditolak bersekolah di sekolah negeri. Demikian dikatakan oleh Roy Pangharapan ketua DKR Kota Depok kepada pers di Depok Selasa (25/6).
Sejumlah orang tua siswa dari keluarga miskin, dikawal oleh relawan DKR kota Depok, mendatangi SMAN 4 Depok.
“Hari ini DKR lakukan aksi solidaritas menuntut transparansi PPDB SMA dan SMK dikota Depok bersama para orang tua siswa dari keluarga miskin. Penolakan seperti ini kejadian setiap tahun,” ujar Roy Pangharapan.
Aksi solidaritas tahun ini dipicu oleh penolakan sekolah negeri kepada siswa dari keluarga miskin atau tidak mampu. Walaupun pemerintah telah mengancam penindakan tegas pada sekolah yang menjual kursi siswa dan menolak siswa miskin.
“Sangat memprihatinkan, masih banyak siswa miskin yang belum mendapatkan sekolah,” tegas Roy Pangharapan.
DKR mempertanyakan kejadian seperti ini yang terjadi setiap tahun, mengapa Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat tidak melakukan evaluasi dan memberikan jalan keluar.
“Sangat memalukan, kejadian berulang yang tidak pernah diantisipasi oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Ada apa nih? tanya Roy Pangharapan.
Padahal menurutnya subsidi pemerintah untuk sekolah negeri cukup besar, tapi anehnya masih banyak siswa miskin yang belum mendapatkan sekolah.
“Sekolah negeri itu subsidi 100% dari pemerintah. Harusnya bisa menampung semua siswa miskin. Ini tandanya tidak ada pengawasan, evaluasi dan disiplin pada sekolah dan dinas-dinas pendidikan selama ini. Menteri Nadiem ngapain aja?” imbuh Roy Pangharapan.
Roy Pangharapan mengatakan amburadul Penerimaan Peserta Didik Baru atau (PPDB) SMA SMK Negeri di kota Depok harus dievaluasi, termasuk dugaan jual beli bangku harus diusut tuntas.
“Usut tuntas mafia PPDB SMA SMK Negeri dikota Depok,” pungkas Roy Pangharapan
Aksi solidaritas tersebut diikuti oleh sekitar 300 warga masyarakat dan kader DKR Kota Depok. Perwakilan aksi ditemui oleh kepala SMAN 4.
Dalam aksi tersebut juga dilakukan ukur jarak salah satu siswa miskin yang anaknya ditolak di SMA Negeri 4,hasil dari ukur langsung hanya 90 m jaraknya ke SMA 4 N Depok(**)
