DEPOK, SUARABUANA.com – Banyaknya warga negara indonesia yang terkendala Kartu Keluarga saat mendaftar sekolah, melakukan protes di SMPN 34 Depok yang masih memiliki banyak kuota kosong untuk kursi SMP Negeri diperkirakan ada sekitar puluhan kursi kosong.
Boges Marhaen aktivis pergerakan sosial yang selalu menyuarakan nasib rakyat tertindas, berharap Kepala Sekolah SMPN 34 maupun Dsdik Depok bisa mengakomodir warga perbatasan Kelurahan Srengseng Sawah maupun warga KK luar Depok yang tinggal di Depok dan belum bersekolah.
“Kuota sekolah negeri itu dari pusat dana BOS nya, kenapa warga negara indonesia dipersulit jika masih ada bangku kosong. Pemimpin daerah haruslah bejiwa pancasilais,” ujar Boges Marhaen.
Sementara Yusuf Tarigan Ketua LAKRI Depok menilai bahwa Pemerintah Kota Depok tidak transparan dan tidak jujur dan tidak adil kepada warga negara Indonesia di Depok. Kami menemukan sejumlah warga yang mendapatkan keistimewaan dalam memasukkan anak sekolah, dan itu pasti sepengetahuan Ketua Panitia Tingkat Kota Depok.
Dalam waktu dekat, sejumlah warga Depok yang belum bersekolah akan mengadukan hal tersebut ke kementerian Pendidikan, dan Ombudsman RI.(fal)
