Jakarta, suarabuana.com – Wacana masa jabatan presiden tiga periode sebenarnya sudah pernah dibahas oleh pimpinan MPR bersama dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana, tapi Presiden Jokowi menolak wacana tersebut. Demikian disampaikan Wakil Ketua MPR RI Zulkifli Hasan.
“Respons Pak presiden waktu itu, ‘saya bolak balik sudah menjelaskan, kalau apa-apa langsung presiden yang dituduh. Saya bolak balik menjelaskan tidak setuju dan itu kewenangan partai-partai dan MPR dan parlemen sana, bukan di eksekutif. Kenapa harus saya terus yang disorot,” kata Zulhas menceritakan respons Jokowi.
Menurutnya, bahwa pembahasan tersebut terjadi pada saat pimpinan MPR mengunjungi Istana untuk berkonsultasi dengan Presiden terkait persiapan sidang tahunan MPR pada 16 Agustus lalu. Tak hanya itu, pimpinan MPR juga berkonsultasi ihwal Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) yang merupakan rekomendasi MPR periode sebelumnya.
Menariknya, kata dia, dalam pertemuan tersebut, Wakil Ketua MPR Fraksi Partai Demokrat Syarief Hasan turut menanyakan tentang wacana masa jabatan Presiden menjadi tiga periode kepada Presiden Jokowi. Tak sampai di situ, Zulhas menceritakan bahwa dalam pembahasan terkait wacana masa jabatan presiden tiga periode ini, Wakil Ketua MPR Fraksi PDI-Perjuangan Ahmad Basarah juga turut menanggapi pernyataaan Syarief Hasan.
Selain memotret popularitas dan elektabilitas calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) potensial, Voxpol Center juga menanyakan pendapat respondennya terkait wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo . Mayoritas publik atau sebanyak 73,7% tidak ingin jika Presiden RI menjabat selama 3 periode. Alasannya, 34,4% responden berpendapat karena itu merupakan bagian dari kemunduran demokrasi.
“Survei ini juga menemukan angka yang cukup tinggi sebesar 73,7% publik menyatakan tidak setuju jika masa jabatan presiden ditambah menjadi 3 periode. Hanya sebesar 22,6% publik menyatakan persetujuannya terhadap penambahan masa jabatan presiden tersebut,” kata Direktur Eksekutif Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago dalam rilis survei nasional yang bertajuk “Jokowi Cukup 2 Periode? Meneropong Peta Elektoral 2024, Capres Potensial Pengganti Jokowi”, Sabtu (3/7/2021).
Adapun alasan yang mendasar, Pangi melanjutkan, mereka tidak setuju dengan penambahan masa jabatan presiden 3 periode karena pertama, kemunduran demokrasi 34,4%, regenerasi dan kaderisasi kepemimpinan mandeg 28,2%, menghindari tumbuh subur KKN dan oligarki 9,9%, tidak mau menjadi pengkhianat demokrasi 8,7%, dan jebakan ranjau bagi presiden 4,6%.
Mengenai tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah dalam penanganan Covid-19, kata Pangi, survei ini menemukan bahwa approval rating kebijakan pemerintah dalam penanganan Covid-19 sebesar 59,2% dari total gabungan antara sangat memuaskan dan memuaskan. Dan ada sebesar 32,5% dari total gabungan antara kecewa dan sangat kecewa saat survei dilaksanakan.
“Publik menilai kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19, sudah tepat sebesar 48,9%, tidak terarah sebesar 29,9%, dan tidak tepat sebesar 17,7%. Kalau dicermati secara kuantitatif, penilaian sebagian besar masyarakat merasa kebijakan pemerintah selama ini dalam menangani kasus covid sudah tepat,” katanya.(ahp/sdn)