Depok, SUARABUANA.com – Kisruh tentang carut marutnya Penerimaan Siswa Didik Baru(PPDB) Tingkat SMA/SMK Negeri di kota Depok terus mencuat. Tadi siang, Senin 22 Juli 2024, bertempat di Depok Open Space halaman Pemerintah Kota Depok.
Puluhan aktifis Depok mendirikan Tenda Keprihatinan dan mimbar bebas menyuarakan tentang bobroknya Sistem penerimaan PPDB Tingkat SMA/SMK Negeri di kota Depok, dan menuntut tanggung jawab Walikota Depok untuk memperhatikan anak-anak Depok yang belum Sekolah.
“Kami mengetuk hati walikota Depok, ini ratusan anak belum mendapatkan Sekolah, mereka ingin masuk ke sekolah negeri karena biayanya murah, jika ke swasta mereka anak buruh, anak tukang siomay, anak tukang nasi uduk, anak pembantu, anak petani, semuanya tak mampu untuk sekolah swasta, makan aja mereka repot”ujar Wido Praktikno ketua Forum Buruh Kota Depok.
“Kami juga menuntut agar Plh Kadisdik Jawabarat dan PJ Gubernur Jawa Barat untuk membuka jalur Optimalisasi, bangku banyak yang kosong di sekolah negeri, gedung pun masih ada yang bisa dipake untuk membuka kelas, mengapa tak di manfaatkan?. Ini sarana dan prasarana ada tapi kenapa dibikin mubajir?” Tambah Wido.
Beberapa aktifis yang tampak hadir antara lain,
Pardong, Akbar Husein, Tora Kundera, Rahman Bocor, Cahyo Putranto, Roy Pengharapan, Wawan Real, Priyadi Barmas, M.Soleh, Andre Monet, Yogy Ultras, Didy Kurniawan, Rita Sari, dll.
“Intinya, Laksanakan UU no 20 tentang SISDIKNAS, yang menyatakan bahwa Wajib belajar adalah 12 tahun, dari SD, SMP hingga SLTA, Laksanakan pula UUD 1945 pasal 31 yang menyatakan bahwa Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas” ujar Pardong, Ketua Serikat Petani Depok.
“Kami akan membuat Tenda Keprihatinan dan mimbar bebas selama 70 hari kedepan,sampai tuntutan kami dipenuhi” tambah Tora Kundera.(PD)
