Jakarta, SUARABUANA.com – Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyikapi pertemuan partai politik (parpol) parlemen yang menolak sistem proporsional tertutup pada Pemilu 2024 di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Minggu (8/1/2023).
“Ya pertemuan-pertemuan itu kan bagus, sama seperti kami bertemu dengan rakyat. Itu hal yang biasa di dalam politik untuk saling bertemu,” kata Hasto usai menghadiri acara makan bersama warga di Johar Baru, Jakarta Pusat, Minggu (8/1/2023).
Menurut Hasto, pertemuan itu merupakan hal biasa dalam politik.
Dia mengatakan, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri kerap menjamu pimpinan partai lain.
“Beliau banyak melakukan dialog bangsa dan negara itu justru dalam suasana yang kontemplatif. Itu yang membedakan,” kata Hasto.
Kendati demikian, Hasto menghormati sikap delapan parpol parlemen yang menolak sistem coblos gambar partai itu.
“Tapi pertemuan yang ada di Hotel Dharmawangsa ya itu kita hormati sebagai bagian dalam tradisi demokrasi kita,” tuturnya.
Hasto mengungkapkan PDIP tidak diundang dalam pertemuan parpol parlemen di Hotel Dharmawangsa itu.
Ia mengatakan bahwa partainya juga sedang sibuk mempersiapkan HUT ke-50 PDIP.
“Ya kita kan baru mempersiapkan Hari Ulang Tahun PDIP. Semuanya sibuk, hari ini aja ada lima agenda dalam rangka HUT partai,” pungkasnya.
Diketahui, Partai Gerindra absen dalam pertemuan parpol parlemen yang menolak sistem proporsional tertutup pada Pemilu 2024 itu.
Gerindra merupakan salah satu parpol parlemen yang juga menolak sistem coblos gambar partai tersebut.
Namun, absennya Gerindra pada pertemuan itu bukan berarti tidak ikut dalam sikap Partai Golkar, Demokrat, Nasdem, PAN, PKB, PPP, dan PKS.
Sebab, pada prinsipnya Gerindra ikut terhadap sikap menolak proporsional tertutup.
Pertemuan itu dihadiri oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Presiden PKS Ahmad Syaikhu, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.
Sedangkan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh diwakili oleh Sekjen Johnny G Plate dan Waketum Ahmad Ali.
Plt Ketum PPP Muhamad Mardiono diwakili oleh Waketum PPP Amir Uskara.
Sebelumnya, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari menuturkan, ada pihak yang sedang mengajukan judicial review atau uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) soal UU Nomor 7 Tahun 2017 terkait sistem proporsional terbuka.
“Saya tidak mengatakan bahwa arahnya sistem proporsional tertutup. Bahwa sedang ada gugatan terhadap ketentuan pemilu proporsional terbuka di MK,” kata Hasyim, Kamis (29/12/2022).
Apabila MK mengabulkan gugatan itu, maka Pemilu 2024 akan dilakukan dengan sistem proporsional tertutup.
Dengan adanya kemungkinan ini, ia meminta para kader partai yang berniat ikut pemilihan legislatif (pileg) untuk menahan diri.
Sebagaimana diektahui, sistem proporsional tertutup memungkinkan pemilih hanya memilih partai politiknya.
Hal ini berbeda dari sistem proporsional terbuka yang memilih langsung wakil-wakil legislatifnya.
Dalam sistem proporsional tertutup, partai politik mengajukan daftar calon yang disusun berdasarkan nomor urut.
Nomor urut itu nantinya ditentukan oleh partai politik.
Sementara, penetapan calon terpilih ditentukan berdasarkan nomor urut.
Apabila partai mendapatkan dua kursi, maka calon terpilih adalah nomor urut 1 dan 2.
Karena rakyat tidak bisa memilih langsung wakil-wakilnya yang duduk di kursi legislatif, maka sistem proporsional tertutup ini disebut kurang demokratis.
Dari sisi tingkat kesetaraan calon, sistem ini akan didominasi kader yang mengakar ke atas, karena kedekatannya dengan elite parpol, bukan massa dukungan.
Kelebihan dari sistem proporsional tertutup adalah memudahkan pemenuhan kuota perempuan atau kelompok etnis minoritas.
Pasalnya, partai politik menjadi penentu calon legislatifnya.
Selain itu, sistem ini juga mampu meminimalisir praktik politik uang.
Sayangnya, pemilih tidak memiliki peran dalam menentukan wakil mereka dalam sistem proporsional tertutup ini.
Sistem ini juga menjauhkan hubungan antara pemilih dan wakil rakyat pascapemilu.
Disebutkan juga bahwa sistem proporsional tertutup ini tidak responsif terhadap perubahan yang cukup pesat.(ahp)
