Jakarta, SUARABUANA.com — Presiden Gerakan Pemuda Nuku (GP Nuku), Djusman melontarkan kecaman keras terhadap Ahmad Sahroni, anggota DPR RI dari Fraksi NasDem, yang menyebut masyarakat pengkritik DPR sebagai “mental orang tolol sedunia.”
Ucapan Sahroni dinilai bukan sekadar arogansi personal, tetapi cermin kegagalan DPR sebagai lembaga representasi rakyat.
“Rakyat bukan tolol. Rakyat adalah pemilik kedaulatan. Justru DPR yang sedang mempertontonkan kebodohan politik ketika menjadikan kritik sebagai bahan olok-olok,” tegas Djusman dalam keterangan resmi yang diterima redaksi, Jumat, 29 Agustus 2025.
Menurut Djusman, ucapan Sahroni adalah bukti betapa rapuhnya kontrak sosial antara rakyat dengan wakilnya. Kritik, yang mestinya dijamin UUD 1945 sebagai hak demokratis, justru ditanggapi dengan penghinaan verbal. “Ini bukan hanya masalah etika, tapi bukti nyata DPR sedang mengalami krisis legitimasi,” ujarnya.
Djusman menilai langkah rotasi Sahroni dari Komisi III ke Komisi I DPR hanyalah “kamuflase politik.” “Mutasi kursi tidak menyentuh akar masalah. Yang publik butuhkan adalah evaluasi menyeluruh terhadap integritas, mentalitas, dan perilaku politik kader partai di Senayan,” kata Djusman.
Lebih lanjut, Djusman menyatakan dukungan penuh terhadap gelombang demonstrasi yang merebak pasca pernyataan Sahroni.
Djusman menegaskan bahwa aksi massa adalah konsekuensi logis dari ketidakmampuan DPR mendengar aspirasi rakyat. “Demokrasi bukan properti segelintir elite di Senayan. Suara rakyat adalah oksigen politik. Jika DPR menutup telinga, maka rakyat akan bersuara lebih keras di jalanan,” tandasnya.
Djusman juga mengingatkan bahwa ucapan Sahroni hanyalah pemicu dari gunung es persoalan yang lebih besar: arogansi politik, hedonisme elite, dan perilaku legislatif yang makin jauh dari rakyat. “Pernyataan itu menjadi simbol bahwa DPR kini lebih sibuk menjaga kenyamanan kekuasaan ketimbang memperjuangkan kepentingan publik,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Presiden GP Nuku menyerukan kepada DPR untuk segera melakukan perombakan etik dan perubahan budaya politik internal. Tanpa itu, DPR hanya akan terus dipersepsikan sebagai lembaga yang kehilangan makna representatif.
“Ucapan Sahroni adalah alarm keras.
Demokrasi tidak bisa dipertahankan dengan mulut yang menghina rakyat, melainkan dengan telinga yang mau mendengar dan hati yang berpihak pada rakyat. Elite boleh berkuasa, tapi kedaulatan tetap milik rakyat,” pungkas Djusman.
