Yogyakarta, Suarabuana.com
Kasus keracunan masal pelajar penerima MBG (Makan Bergizi Gratis) terjadi di berbagai daerah. Niat baik pemerintah memberi makanan bergizi gratis berubah menjadi bencana yang disebabkan oleh human eror. Korban berjatuhan dari para pelajar menggugah keprihatinan mendalam seluruh lapisan masyarakat.
Ormas lintas Agama, budaya, tradisi dan kebhinekaan Pejuang Nusantara Indonesia Bersatu (PNIB) menjadi salah satu elemen masyarakat yang gencar menyuarakan penghentian program MBG untuk sementara waktu demi menyelamatkan para pelajar dari ancaman keracunan massal.
“Situasi sudah begitu memprihatinkan. Kasus keracunan massal pelajar penerima MBG terjadi hampir setiap minggu di berbagai daerah. Badan Gizi Nasional sebagai lembaga yang pelaksana harus menghentikan sementara waktu penyaluran MBG. Evaluasi menyeluruh semua infrastruktur pendukung makanan, seleksi ulang petugas masak berikut tim pemantaunya. Nyawa anak-anak Indonesia menjadi taruhan kinerja mereka” tegas Gus Wal selaku Kutua Umum PNIB kepada awak media yang menemuinya.
Gus Wal merasa sangat prihatin pada para korban keracunan di berbagai daerah. Menurutnya makanan yang seharusnya bergizi berubah menjadi beracun melahirkan trauma mendalam.
“Para pelajar korban keracunan menu MBG usai dirawat dan sembuh pasti menyimpan traumatik atau semacam ketakutan saat melihat makanan sejenis di sekolahnya. Dan trauma tersebut tidak mudah hilang hanya dengan permintaan maaf dari Kepala Badan Gizi Nasional atau pihak dapur umum di daerahnya. Begitu pula dengan orang tua mereka, punya kekhawatiran yang sama jika anak-anak mereka mengalami hal serupa di sekolah” imbuh Gus Wal.
Program MBG untuk pelajar sekolah negeri yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo menuai pro dan kontra. PNIB melihat masih ada ketidakadilan terkait program MBG.
“Anggaran MBG yang mencapai puluhan triliun itu asalnya dari uang rakyat juga, hasil pemerintah menarik pajak. Seharusnya MBG juga diperuntukkan bagi anak jalanan dan putus sekolah. Mereka juga anak bangsa yang menjadi tanggungjawab pemerintah. MBG harus adil dan merata dan utamanya awasi ketat pelaksanaannya. MBG harus Zero Human Error dan itu hanya bisa dirumuskan dan ditata ulang lagi dengan menghentikannya sementara waktu untuk ke depannya yang lebih baik” pungkas Gus Wal. (AGUNG)
