Depok, SUARABUANA.com – Pemerintah secara resmi telah memberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 pada 2 Januari 2026.
Terkait hal tersebut, Pengadilan Negeri Depok gelar Fokus Group Discussion
Aparat Penegak Hukum Kota Depok dalam rangka implementasi KUHP dan KUHAP UU Nomor 1 Tahun 2023
KPN Depok Selaraskan Kolaborasi APH di Kota Depok
Ketua Pengadilan Negeri (PN) Depok, I Wayan Eka Mariarta, S.H.,M.Hum mengatakan pentingnya kolaborasi dari berbagai pihak untuk menjalankan dan menyelaraskan kinerja.
“Kita selaraskan dari masing-masing intruksi pimpinan agar terjadi keselarasan kinerja sehari-hari. Apabila terjadi kesalahpahaman, mari cari solusinya. Jadi kita berkolaborasi sebaik-baiknya dalam menangani perkara,” ujar Ketua PN Depok, I Wayan Eka Mariarta dalam Fokus Group Discusion APH, di Aula PN Depok pada Kamis, 8 Januari 2026.
Kajari Depok dukung Keselarasan APH di Kota Depok
Hal serupa pun diutarakan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kota Depok, Arif Budiman.
Dirinya berharap untuk keselarasan, perlu kolaborasi dalam pelaksanaan KUHP dan KUHAP terbaru. Dan terus dilakukan agar selaras.
Kasat Reskrim Polres Metro Depok, Kompol Made Oka menyebutkan kolaborasi dan penyamaan persepsi dari KUHP dan KUHAP terbaru perlu dilakukan.
“Kita perlu membahas dengan teman teman jaksa. Dan kami sering evaluasi dari teman-teman penyidik dari polsek hingga polresta,” katanya dalam sambutan.
Mekanisme KUHP dan KUHAP yang baru dibahas
Sementara, Humas PN Depok Andry Eswin Sugandhi Oetara menyampaikan pernyataan Wakil Ketua PN Depok Bambang Setiawan dalam Fokus Group Discussion, dengan diberlakukannya KUHP dan KUHAP, sesama APH harus selaras.
“Karena terdapat beberapa mekanisme terhadap KUHP dan KUHAP terbaru dan kita sesama APH harus sinkron,” pungkasnya. (Ndi)
