BerandaAcehPermahi Aceh Dukung Dewan Jamaluddin, Kakanwil Ditjenpas Harus Dicopot!

Permahi Aceh Dukung Dewan Jamaluddin, Kakanwil Ditjenpas Harus Dicopot!

Banda Aceh, SUARABUANA.com – Polemik minimnya jatah makan warga binaan di Rutan Kajhu Aceh yang hanya diberi ikan asin dengan porsi kecil terus menuai kritik. Setelah Anggota DPR RI Komisi XIII, Jamaluddin Idham, menyoroti kinerja Kakanwil Ditjenpas Aceh, kini giliran Ketua Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi) DPC Aceh, Rifqi Maulana, S.H., yang tampil dengan pernyataan lebih keras.

Rifqi menegaskan pihaknya mendukung penuh langkah Dewan Jamaluddin Idham yang mengkritik tajam Kakanwil Ditjenpas. Namun menurutnya, kritik itu harus dilanjutkan dengan langkah konkret berupa evaluasi total dan pencopotan pejabat terkait.

“Kami bersama Permahi Aceh sepakat dengan sikap Dewan Jamaluddin Idham. Kakanwil Ditjenpas Aceh telah gagal menjalankan fungsi pengawasan. Warga binaan hanya diberi makan ikan asin, itu sama saja memperlakukan manusia lebih rendah dari standar kemanusiaan. Jika begini, Kakanwil tidak layak lagi dipertahankan,” tegas Rifqi.

Ia menambahkan, persoalan jatah makan ini bukan sekadar soal menu, melainkan indikasi kuat adanya dugaan penyimpangan anggaran. “Anggaran makan warga binaan mencapai miliaran rupiah. Kalau kenyataannya hanya ikan asin porsi kecil, kemana uang rakyat itu dialirkan? Ini dugaan penyelewengan yang harus segera diusut tuntas,” ujarnya.

Permahi DPC Aceh menuntut:

Audit investigatif independen terhadap seluruh penggunaan anggaran makan di lapas/rutan Aceh.

Sanksi pemecatan bagi pejabat pemasyarakatan yang terbukti lalai atau melakukan manipulasi.

Keterlibatan masyarakat sipil dan lembaga hukum dalam mengawasi pengelolaan pemasyarakatan.

Rifqi juga menyinggung lemahnya respon pejabat terkait. “Kalau sekadar klarifikasi normatif, itu sudah basi. Publik butuh tindakan nyata, bukan janji kosong. Kalau tidak mampu, mundur lebih terhormat daripada menutupi kegagalan.”

Dengan pernyataan keras ini, Permahi Aceh menegaskan bahwa mereka akan terus mengawal isu pemasyarakatan hingga tuntas, demi menjamin bahwa hukum tidak hanya menjadi alat menghukum, tetapi juga menjaga martabat kemanusiaan.(red)

suara buana
suara buanahttps://suarabuana.com/
https://suarabuana.com/