Jakarta, suarabuana.com – Partai politik (parpol) merupakan corong masyarakat dalam menyampaikan aspirasi saat ini. Demikian dikatakan Anggota Komisi II DPR RI Endro Suswantoro dalam webinar Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia secara daring di Jakarta, Kamis.
“Baik atau buruknya suara masyarakat harus disampaikan oleh partai politik. Jadi bagaimana cara kita untuk menjadikan corong-corong rakyat ini menjadi lebih baik,” kata Endro pada Webinar dengan mengangkat tema Sukses Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 di tengah pandemi COVID-19.
Endro menjelaskan pemilu sebagai penerjemahan demokrasi membutuhkan partai politik yang sehat. Sehat dalam artian untuk rakyat yang menjadi subjek dalam demokrasi. Dikaatakannya, demokrasi dapat digunakan menjadi alat untuk menyejahterakan rakyat karena rakyat merupakan tuan yang akan memilih wakil-wakilnya.
“Ini menjadi tugas bersama menyehatkan proses demokrasi, tidak hanya partai politik, tetapi semuanya, elemen pemerintahan hingga penyelenggara pemilu. Untukitu kita harus mempersiapkan untuk situasi dan kondisi terburuk saat penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024,” tandas Endro.
Endro menegaskan pelaksanaan pemilu dari waktu ke waktu sudah cukup baik. Namun, kata dia, pelaksanaan yang baik itu belum beriringan dengan kualitas kesejahteraan rakyat. Ia menyampaikan terkait penentuan jadwal pemilu, penyelenggara, dan pemerintah juga harus melihat suasana kebatinan masyarakat.
Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum RI kini tengah mengkaji usulan pemerintah yang akan menggelar Pemilihan umum pada 15 Mei 2024. Ketua KPU Ilham Saputra pada kegiatan penyerahan hasil Pemilu 2019 di Jakarta, Rabu, mengatakan KPU sedang melakukan kajian terhadap usulan tersebut.
“Sedang kita kaji, tentunya dalam perspektif penyelenggara pemilu dan juga mengacu dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Misalnya, penyelenggaraan Pemilu 2024 jadi ditetapkan pada 15 Mei maka akan ada pertimbangan-pertimbangan yang akan disampaikan KPU,” kata Ilham.
“Kalaupun nanti, misalnya, (jadi)15 Mei, tentu ada pertimbangan-pertimbangan lain yang akan kami sampaikan dalam konsinyering sebelum RDP, mungkin pembicaraan suatu dinding terlebih dahulu pada hari ini dan kita bicarakan lagi pada konsinyering berikutnya,” tambah dia.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan pemerintah mengusulkan agar Pemilu 2024 digelar pada 15 Mei 2024. Hal itu berdasarkan hasil rapat internal yang dihadiri Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menko Polhukam, Menseskab Pramono Anung, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Kemudian, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, serta Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, dan Kepala BIN Budi Gunawan. Mahfud dalam pernyataan resminya lewat akun YouTube Kemenko Polhukam menjelaskan pemerintah telah melakukan simulasi tentang tanggal pemilihan, pemungutan suara presiden, dan legislatif pada 2024. Ada tiga pilihan tanggal pemilu, yakni 24 April, 15 Mei, 8 Mei atau 6 Mei.(ahp/ant)
