Jakarta, SUARABUANA.com
Mochdar Soleman, S.IP., M.Si, Dosen dan Pengamat Politik Lingkungan Universitas Nasional sekaligus Sekretaris Jenderal GP Nuku, menyatakan persoalan tambang di Pulau Gebe dan Halmahera Tengah (Halteng) telah memasuki fase darurat ekologis. Ia menilai pemerintah gagal mengendalikan eksploitasi nikel yang kini merusak hutan, mencemari air, dan menyingkirkan hak hidup masyarakat lokal.
“Lebih dari 42 persen wilayah Halmahera Tengah telah masuk konsesi tambang. Data menunjukkan hampir 28 ribu hektare hutan hilang dalam dua dekade. Dampaknya jelas: banjir berulang, air sungai tercemar logam berat, dan sumber pangan masyarakat pun terancam,” ujar Mochdar dalam keterangannya, Jumat, 22 Agustus 2025.
Mochdar menyoroti temuan resmi Kementerian Lingkungan Hidup dan BPLH pada Juli 2025 yang mencatat limbah B3 dari fasilitas pengolahan nikel di kawasan industri IWIP mencapai lebih dari 3,4 juta ton per tahun. Menurutnya, jika penanganan tailing tidak diperketat, ancaman pencemaran pesisir dan laut di Maluku Utara akan semakin parah.
Ia juga mengecam maraknya aktivitas tambang ilegal di Pulau Gebe. “DPR sudah mendesak penindakan, namun di lapangan mafia tambang tetap bergerak. Negara tampak kalah oleh kepentingan korporasi dan para cukong,” kata Mochdar.
Menurut dia, narasi transisi energi hijau berbasis nikel yang dijual pemerintah sejatinya kontradiktif. “Energi hijau tidak bisa dibangun di atas darah, air mata, dan hutan yang musnah. Jika pola ini terus dibiarkan, maka yang terjadi hanyalah kolonialisme baru dengan wajah industri nikel,” tegasnya.
