PBNU Tolak Manipulasi Data Hisab Rukyah, Tetapkan Lebaran 21 Maret 2026
BOGOR, SUARABUANA.com – Perdebatan penetapan tanggal 1 Syawal 1447 H kembali memanas. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) melalui Lembaga Falakiyah (LF) mengambil sikap tegas menolak segala upaya “manuver” yang mencoba menyatukan tanggal Idul Fitri dengan cara mengotak-atik kriteria teknis yang telah disepakati secara hukum. PBNU menegaskan agar Kementerian Agama (Kemenag) tetap konsisten pada aturan yang berlaku demi menjaga integritas ibadah umat Islam.
Berdasarkan data hisab yang dirilis oleh LF PBNU, pada Kamis, 29 Ramadhan 1447 H bertepatan dengan 19 Maret 2026 M, posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia dipastikan masih berada di bawah kriteria MABIMS (Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura). Kriteria ini merupakan acuan legal yang tertuang dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 1 Tahun 2026, yang menetapkan syarat minimal tinggi hilal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat.
Fakta ilmiah menunjukkan bahwa bahkan di titik tertinggi sekalipun, yaitu Sabang, Aceh, posisi hilal hanya mencapai 2 derajat 53 menit dengan elongasi 6 derajat 09 menit. Sementara di wilayah lain seperti Jakarta, tinggi hilal bahkan jauh lebih rendah, yakni hanya 1 derajat 43 menit. Data ini menjadi dasar kuat bagi PBNU untuk menolak penetapan Idul Fitri pada 20 Maret 2026.
Katib Syuriyah PBNU, KH Sarmidi Husna, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap indikasi manipulasi data demi mengejar simbolisme “Lebaran serentak”. Menurutnya, ada upaya pihak-pihak tertentu yang ingin menurunkan standar elongasi menjadi 6 derajat saja agar hilal dianggap memenuhi syarat.
“Kami sangat berharap Kementerian Agama transparan dan konsisten terhadap kesepakatan MABIMS. Ada indikasi adanya upaya mengirimkan tim rukyah ke wilayah tertentu dengan ‘pesanan’ hasil dapat melihat hilal, meskipun datanya secara ilmiah tidak valid,” ujar Kiai Sarmidi dalam keterangan resminya, Kamis (19/3/2026).
Senada dengan hal tersebut, Ketua LF PBNU, KH Sirril Wafa, menegaskan bahwa logika memaksakan penyatuan tanggal Idul Fitri pada 20 Maret 2026 adalah tindakan yang “berantakan”. Secara syar’iyyah, jika posisi hilal belum mencapai batas imkanur rukyah (mungkin terlihat), maka bulan Ramadhan harus digenapkan menjadi 30 hari atau disebut istikmal.
“Jangan gegabah mengotak-atik angka demi kemauan pihak tertentu. Menggampangkan (tasaahul) urusan ibadah syar’iyyah sangat dibenci oleh Syara’,” tegas Kiai Sirril.
Berdasarkan hasil Halaqah Nasional, PBNU telah menetapkan sikap resmi sebagai berikut:
1. Menolak setiap kesaksian rukyah (melihat bulan) jika data hisab menunjukkan posisi hilal belum memenuhi kriteria imkanur rukyah.
2. Menetapkan 1 Syawal 1447 H jatuh pada hari Sabtu, 21 Maret 2026 M.
3. Meminta Kemenag untuk menjunjung tinggi azas ihtiyath (kehati-hatian) dan tidak tunduk pada tekanan politik penyatuan kalender yang menabrak aturan hukum.
Di tengah sikap tegas ini, pesan sejarah dari pendiri NU, Hadrotussyekh Mbah KH Hasyim Asy’ari, menjadi pengingat penting. Beliau pernah menegur menantunya, KH Maksum Ali (ahli falak), karena berlebaran lebih awal berdasarkan hisab pribadi. Kiai Hasyim menegaskan bahwa menetapkan serta mengumumkan Idul Fitri adalah hak pemerintah sah (waliyul amri), bukan hak individu atau ahli falak, guna menjaga persatuan umat. Namun, hal ini tidak berarti pemerintah boleh mengabaikan kebenaran ilmiah dan aturan yang telah disepakati.
“Persatuan umat yang sejati tidak dibangun di atas kebohongan atau manipulasi data, melainkan atas dasar kebenaran dan kepatuhan pada aturan,” tambah salah satu tokoh NU yang mendukung sikap ini.
Hingga berita ini diturunkan, masyarakat masih menantikan keputusan resmi dari Kemenag. PBNU berharap pemerintah dapat mengambil keputusan yang bijak, berpegang pada data ilmiah, dan menjaga amanah umat dengan sebaik-baiknya.
والله اعلم بالصواب
Penulis: H. Nur Kholis
Ketua Kantor Hukum Abri
Butuh Bantuan Hukum Hubungi: 0818.966.
