Oleh: H. Nur Kholis
Aktivis dan Advokat, Ketua Kantor Hukum Abri
Kasus yang menjerat Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, bukan sekadar berita hukum yang lewat begitu saja. Ini adalah cermin nyata betapa rapuhnya integritas jika tidak dijaga, serta pengingat keras bahwa kekuasaan dan jabatan adalah amanah yang harus dijalankan dengan taat hukum dan etika. Peristiwa ini menjadi pelajaran berharga bagi seluruh elemen masyarakat, termasuk organisasi pemuda seperti Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Bogor untuk memperkuat peran pengawasan.
Konflik Kepentingan yang Terabaikan
Fadia Arafiq, Bupati periode 2021–2025, mendirikan PT Raja Nusantara Berjaya (PT RNB) setahun setelah menjabat bersama suami dan anaknya yang juga berstatus pejabat negara. Perusahaan ini kemudian menjadi vendor pengadaan barang dan jasa (PBJ) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pekalongan, bahkan mengerjakan sejumlah proyek outsourcing pada 2023–2026. Potensi konflik kepentingan sangat jelas, namun peringatan dari berbagai pihak tampaknya tidak diindahkan.
Meskipun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memberikan pendampingan dan supervisi pencegahan, praktik yang diduga melanggar hukum tetap terjadi. Akibatnya, Fadia Arafiq kini disangkakan melakukan tindak pidana korupsi sesuai Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kasus ini menegaskan satu hal: tidak ada pejabat yang kebal hukum. Setiap pelanggaran pasti berujung pada konsekuensi.
Dinamika Kekuasaan Menurut Ajaran Islam
Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Surat Ali ‘Imran ayat 26:
“Katakanlah: ‘Wahai Tuhan Yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.'”
Ayat ini menegaskan bahwa kekuasaan dan kemuliaan adalah milik Allah semata. Seperti terlihat dalam dinamika jabatan di Pekalongan: Amat Antono dan Asip Kholbihi, yang pernah menjabat sebagai Bupati, terjerat kasus korupsi yang menunjukkan jabatan mulia bisa berubah menjadi kehinaan jika disalahgunakan. Di sisi lain, Fadia Arafiq yang pernah diperiksa sebagai saksi, sempat kembali menjabat dan meraih penghargaan—bukti bahwa Allah dapat memberikan dan mencabut kekuasaan sesuai kehendak-Nya. Kekuasaan dunia bersifat sementara, sehingga pemimpin wajib menggunakannya dengan bijak dan jujur.
Panggilan bagi Pemuda: Wujudkan Pemerintahan Bersih
Bagi KNPI Kabupaten Bogor, kasus ini adalah panggilan untuk bertindak. Sebagai organisasi pemuda yang strategis, KNPI harus lebih waspada dan proaktif mengawal tata kelola pemerintahan, khususnya dalam pengadaan barang dan jasa yang rawan penyimpangan.
Beberapa langkah konkret yang bisa diambil antara lain: mendorong transparansi data proyek, mengedukasi pemuda tentang etika dan aturan pengadaan, memfasilitasi saluran pelaporan yang aman bagi whistleblower, menjalin kerja sama dengan lembaga pengawas seperti Inspektorat dan KPK, menginisiasi dialog publik, serta memantau proyek-proyek prioritas secara independen.
Pemuda harus berani menyuarakan kepentingan publik dan mengingatkan pejabat agar tetap pada koridor hukum. Integritas adalah fondasi pemerintahan yang baik. KNPI Kabupaten Bogor dapat menjadi garda terdepan dalam menegakkan nilai ini, membangun kesadaran publik demi terciptanya pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Kasus Bupati Pekalongan adalah peringatan bagi kita semua. Mari jadikan ini momentum untuk memperkuat peran sebagai mitra pemerintah yang kritis namun konstruktif. Dengan pengawasan, edukasi, dan advokasi yang terencana, kita wujudkan pemerintahan daerah yang berintegritas dan pembangunan yang berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat.
(Penulis adalah Aktivis dan Advokat, Ketua Kantor Hukum Abri)
