Tangerang, SUARABUANA.com – Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pemakaman (Perkim) Kabupaten Tangerang kini jadi sorotan publik. Bukan karena prestasi, melainkan dugaan praktik mafia proyek yang disebut-sebut menjadikan instansi ini sebagai “ladang basah” untuk oknum pejabat dan jaringan kroninya.
Sejumlah kontraktor lokal mengaku dipaksa menyetor uang jika ingin memenangkan proyek. Tanpa setoran, peluang mereka untuk ikut lelang praktis tertutup.
“Kalau tidak setor, tidak akan dapat jatah proyek. Semua sudah dikondisikan sejak awal,” kata seorang pengusaha yang meminta identitasnya dirahasiakan, Sabtu (30/8/2025).
Lebih parah lagi, dugaan pungutan liar itu disebut berlangsung sistematis. Sumber internal menyebut, uang setoran tidak hanya mengalir ke pejabat, tetapi juga didistribusikan ke oknum wartawan dan LSM agar suara kritis bisa dibungkam. Nama US dan EG mencuat sebagai pihak yang kerap muncul dalam pembagian amplop.
Tak tanggung-tanggung, ada sekitar 160 paket proyek di tahun ini yang disebut sudah “dikunci” untuk rekanan tertentu. Modusnya, proyek dibagikan kepada perusahaan yang dianggap dekat dengan dinas, sementara kontraktor lain dipinggirkan.
Padahal, aturan dalam Perpres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jelas menekankan asas keterbukaan dan persaingan sehat. Namun di lapangan, praktik monopoli justru diduga menjadi budaya yang terus dipelihara.
Seorang aktivis LSM di Tangerang mengungkap, “Setiap kali ada proyek, amplop selalu disiapkan. Begitu sudah dibagi, semua pihak diam. Sistemnya rapi sekali.”
Menanggapi dugaan tersebut, Ketua DPD Gabungan Wartawan Indonesia (GWI) Provinsi Banten, Syamsul Bahri, mencoba mengonfirmasi langsung ke Kantor Dinas Perkim. Namun tak satu pun pejabat mau menemui.
“Kami datang bukan untuk minta amplop, tapi untuk klarifikasi. Kalau mereka terus bersembunyi, kami akan turun aksi besar-besaran. Kasus ini juga sudah saya laporkan ke KPK,” tegas Syamsul Bahri.
Ia menambahkan, jika KPK serius menindaklanjuti laporan ini, bukan tidak mungkin akan terjadi operasi tangkap tangan (OTT) yang bisa membongkar jaringan mafia proyek di Kabupaten Tangerang.
