Jakarta, SUARABUANA.com – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari bertemu dengan sejumlah Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Kantornya, Menteng Jakarta Pusat. Pertemuan tersebut salah satunya membahas Pemilu 2024.
Dalam kunjungannya, jajaran KPU RI disambut langsung Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir dan Sekretaris Umum Abdul Mu’ti.
Menurut Hasyim, dalam audiensi tersebut dirinya juga menyampaikan bahwa tugas KPU dalam menyelenggarakan pemilu sangat berat.
“Kami menyampaikan lembaga KPU ini karakternya adalah lembaga layanan. Yang pertama melayani pemilih dan parpol (partai politik),” katanya Selasa (3/1/2023).
Hasyim mengakui suasana pembelahan pasca Pemilu 2019 masih dirasakan sampai saat ini.
Oleh sebab itu, KPU RI akan berupaya untuk menciptakan Pemilu 2024 sebagai sarana integrasi bangsa.
Kemudian, soal jadwal penyelenggaraan pemilu saat ini masih berjalan sesuai indikator.
Sebagaimana dijadwalkan, Pemilu 2024 akan dimulai pada 14 Februari.
Hasyim Asy’ari mengatakan, tidak ada kawan dan lawan yang abadi dalam pemilu. Ada yang berkoalisi dan tidak.
“Itu menunjukkan dalam politik itu biasa saja. Bersaing, untuk memperoleh kekuasaan atau mempertahankan kekuasaan,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan pihaknya menyampaikan beberapa hal dalam pertemuan tersebut.
Salah satunya, PP Muhammadiyah meminta agar jadwal penyelenggaraan Pemilu 2024 tidak berubah.
“Pastikan penyelenggara pemilu sesuai kesepakatan pemerintah, DPR, dan penyelenggara pemilu yakni diselenggarakan 14 Februari 2024 tanpa perubahan apa pun, Pemilu 14 Februari 2024 harga mati,” ucapnya dalam konferensi pers usai pertemuan dengan KPU RI, Selasa (3/1/2023).
Haedar menegaskan, pemilu dijamin berdasarkan konstitusi. Di mana dalam konstitusi, pemilu berlangsung setiap lima tahun sekali dan berjalan Luber dan Jurdil (langsung umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil).
“Kami sampai pesan dan harapan, Pemilu Jurdil dan 5 tahun sekali tapi ada suasana aman gembira dan berkualitas, gembira. Itu kita ciptakan bersama. Berkualitas, tentu pada proses dan hasilnya,” jelas Haedar.
Dia berharap, nantinya tidak ada pembelahan politik.
Oleh sebabnya, Muhammadiyah meminta agar KPU RI menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
“Mari kita mulai sejak sekarang, bahwa pembelahan politik tidak ada, karena harganya mahal. Terutama pada seluruh elite politik. Karena elite adalah teladan bangsa,” tegasnya.
Haedar melanjutkan Pemilu 2024 menjadi ajang untuk mempersatukan bangsa. Kemudian, menjadikan titik demokrasi bukan hanya memperebutkan kursi saja.
Dia juga berharap peristiwa meninggalnya 894 petugas KPU yang meninggal pada Pemilu 2019 lalu tidak terulang.
“Tapi ada kebijaksanaan, siapa pun yang duduk di legislatif atau eksekutif itu suatu yang berat bukan untuk dirayakan pesta pora. Yang tidak dapat, legowo tetap berhikmat untuk bangsa negara. Sehingga kondusif,” jelasnya.(ahp)
