Hal-Sel, SUARABUANA.com – Gelombang demokratisasi yang melanda di kabupaten Halmahera Selatan (Hal-Sel), Maluku Utara (MALUT), kini mendapatkan sorotan dari berbagai kalangan publik. Namun, suara yang membisik enggan dibicarakan secara terang-terangan.
Timbulnya berbagai macam isu yang melanda, menunjukkan bukti yang dicanangkan pemerintah Usman Sidik, Bupati kabupaten Halmahera Selatan, pada level bawah tidak berperan secara maksimal. Padahal, setalah di Lantik sebagai bupati (24/05/2021). Kurang lebih setahun ini, bukti yang perlu mendapatkan perhatian khusus dalam penerapan strategi pembangunan sampai sekarang belum juga terlihat.
Hal ini di sampaikan, Ketua DPC Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) Kabupaten Halmahera Selatan, Harmain Rusli. Bahwa, keterpurukan dalam isu publik yang di maksudkan sekarang ini, Penerapan Otonomi Daerah, Globalisasi Informasi dan penjaringan 100 hari program kerja, netralitas pegawai negeri, dan penerapan multi sistem pembangunan segala implikasinya saat janji kompenya, terlihat setahun belakangan ini belum ada bukti apapun. Sabtu, 14/05/2022.
Dalam hubungan ini, kata Harmain sapaannya. Seharusnya perencanaan pembangunan Kepemimpinan Usman Sidik sudah masuk dalam penekanan orientasi tugas pokok pemerintah Hal-Sel sebelum enam bulan setelah di Lantik, agar upaya penetapan kebijakan dapat tertuang dalam hasil-hasil kampanye melalui janji-janji manis yang terorientasi pada visi dan misi.
Dirinya juga menambahkan, akibat lemahnya peningkatan kemampuan DPRD Hal-Sel yang tidak profesionalisme dan netralitas mengontrol birokrasi hingga tak punya taring mengurangi kekaburan peranan politik birokrat yang terjadi berbagai polemik akibat unsur balas dendam.
“Inilah akibatnya, Demokrasi tanpa kontrol. Padahal, daerah ini dibentuk sebagai solidaritas agung dalam pengamatan catatan sejarah, kini mengalami cacat yang tidak bisa dipungkiri akibat kelalaian para birokrat dalam menatap kelembagaan yang gagal memberikan akses terhadap peran kontrol rakyat”. Terangnya.
Ketua GPM muda itu juga menganggap Keterpurukan dan ketidakberdayaan DPRD Hal-Sel menghadapi birokrasi pemerintah Hal-Sel yang di pimpin Usman Sidik telah mati kontrol dalam praktika demokrasi dan birokrasi pemerintah, bahkan anggapan ini bisa di bilang jauh panggang dari apinya.
Iya juga menambahkan, kebiasaan pemerintah yang saling intervensi hingga mengandung kepentingan dengan tuntutan keterpurukan lebih mengutamakan sepihak. Untuk itu, kepemimpinan Usman Sidik (Bupati) menjadi buah sejarah dalam kegagalan pembangunan di kabupaten Halmahera Selatan. Tutupnya.(Riswan)
