Bogor, SUARABUANA.com –Pemerintah Kota Bogor kembali menunjukkan bahwa keberpihakan kepada rakyat kecil bukan sekadar jargon. Wakil Wali Kota Bogor, H. Jenal Mutaqin, menepati janjinya dengan menyerahkan kerohiman (ganti rugi) kepada para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang terdampak penataan kawasan Pajajaran. Bantuan tersebut disalurkan secara resmi melalui Camat Bogor Timur, Feby Darmawan, SE., M.BUS.
Lebih dari sekadar mengganti gerobak, Pemkot Bogor juga memberikan solusi berkelanjutan dengan memfasilitasi relokasi para PKL ke Sentra Binaan UMKM Kota Bogor, sehingga mereka tetap bisa menjalankan usaha dengan aman, tertib, dan bermartabat.
Ketua Komunitas Pemuda Peduli (KPP) Bogor Raya), Beni Sitepu, yang sejak awal mengawal hak-hak para PKL, menyampaikan apresiasi kepada Wakil Wali Kota atas komitmen dan tindakan nyata.
“Di tengah banyak janji yang tak ditepati, hari ini rakyat kecil melihat satu bukti nyata: Wakil Wali Kota Bogor hadir dan berpihak. Ini adalah bentuk keadilan sosial yang harus terus dijaga,” ujar Beni Sitepu.
Namun demikian, Beni Sitepu juga menyampaikan peringatan tegas kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bogor, terkait tindakan sewenang-wenang terhadap aset milik pedagang.
“Saya tegaskan, ini adalah peringatan terakhir bagi Satpol PP Kota Bogor: Jangan pernah lagi ada tindakan merusak gerobak milik PKL. Bila hal ini terulang kembali, maka saya, Beni Sitepu, akan menempuh langkah hukum dan proses pidana terhadap pihak yang bertanggung jawab,” tegasnya. Kepada media tgl (18/6/2025).
Menurut Beni, tidak ada satu pun aparat yang boleh melampaui batas hukum dalam menegakkan aturan. Penertiban harus mengedepankan pendekatan kemanusiaan dan dialog, bukan kekerasan atau perusakan.
“Negara ini negara hukum. Rakyat kecil juga punya hak yang dilindungi undang-undang. Kami akan berdiri di barisan terdepan untuk memastikan tidak ada lagi kekerasan atau penghancuran atas nama penataan,” tambahnya.
KPP Bogor Raya mengajak semua pihak untuk menjaga kondusivitas kota dengan mengedepankan dialog, keadilan, dan penghormatan terhadap hak dasar warga.
