Targetkan Tingkat Zona Integritas Predikat WTP dari BPK
JAKARTA, SUARABUANA.com – Sejak dilantik menjabat sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), Dr. Masyhudi SH MH, mengaku masih dalam upaya adaptasi dan penyesuaian dengan semua komponen lingkungan kerja.
Selain itu, ia juga mengatakan akan menghadirkan kerja kolektif dalam usaha meningkatkan Zona Integritas Predikat Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Dr. Masyhudi, SH, MH, yang sebelumnya lama bergelut dalam upaya menegakkan wibawa Adhyaksa yang hampir 30 tahun lebih dalam menjalani karir di Kejaksaan RI dengan jabatan terakhirnya sebagai Staf Ahli Jaksa Agung. Hari ini dengan amanah yang diemban, ia tegas menyatakan komitmennya untuk bisa memastikan berbagai proyek pembangunan desa berjalan sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Semua harus berjalan seiringan dengan seluruh elemen yang ada di lingkungan Kemendes. Bekerja untuk mendapatkan Predikat WTP itu, tidak bisa hanya dengan sekelompok apalagi perorangan, tapi harus kolektif,” jelas Masyhudi yang sangat dikenal dengan sikap fleksibel dalam memimpin dan itu selalu dilakukan saat dirinya menduduki jabatan-jabatan yang diembannya.
Peran Inspektorat Jenderal menurut Dr. Masyhudi SH MH, tidak semata-mata hanya melakukan tugas
pengawasan atau menemukan kesalahan dalam pelaksanaan program. Namun juga memiliki tugas penting lainnya, yakni; memastikan seluruh proyek desa yang berada diberbagai direktorat jenderal
benar-benar dapat sejalan dengan kebijakan dan instruksi Presiden RI Prabowo Subianto.
“Artinya Proyek-proyek Desa harus benar-benar bisa dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan, tepat waktu, tepat sasaran dan juga bermanfaat sehingga status desa bisa menjadi lebih baik dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat di pedesaan,” tegasnya.
Selain sebagai fungsi pengawasan, Inspektorat Jenderal Kemendes PDT
juga berperan sebagai Quality Assurance dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dilingkungan Kementerian. Upaya itu dilakukan melalui peningkatan integritas,
sumber daya manusia, serta perbaikan penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP) juga upaya penguatan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP), serta penerapan manajemen risiko yang lebih baik.
“Serta tentunya terus mendorong agar seluruh pejabat dan pegawai ASN, bersedia melaporkan LHKPN dan LHKASN kepada KPK,” bebernya lagi.
Selain itu, menurut Masyhudi pengelolaan keuangan kementerian juga harus terus diperbaiki, agar kedepannya semakin transparan dan akuntabel.
“Sehingga bukan
hanya mendapat predikat WTP dari BPK, namun rekomendasi BPK terus ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan target waktu yang ditentukan,” papar Masyhudi.
Dr. Masyhudi, SH,MH, yang gelar doktornya terkait dengan penanganan korupsi, menekankan akan bekerja dengan sebaik-baiknya di lingkungan Kemendes. Sebab menurutnya, jabatan diluar ranah kejaksaan merupakan suatu amanah yang harus dijaga dengan penuh integritas di
jajaran dan lingkungan Kemendes PDT.
“Meskipun saya baru dilingkungan kerja Kemendes PDT, tapi saya harus bergerak cepat untuk bisa beradaptasi dengan tugas yang menjadi prioritas,” pungkas Masyhudi. (FC-Goest)
