Jakarta, SUARABUANA.com – Ketua Himapol IISIP Jakarta mengatakan pemerintah harus jeli melihat kondisi sosial politik yang terjadi saat ini dan cepat mengambil tindakan responsif terhadap apa yang menjadi tuntutan masyarakat. Ia juga mengatakan seharusnya DPR sebagai perwakilan Masyarakat lebih tau kondisi yang di hadapi oleh masyarakat seperti hal Pajak yang di buat oleh pemerintah tidak di jadikan sebagai nilai untuk menyusahkan masyarakat.Tuturnya.
Hal ini disampaikan saat melakukan aksi solidaritas serta pernyataan sikap terhadap 17+8 tuntutan rakyat di Halte Bus IISIP Jakarta, Senin (8/9/2025).
Ia juga meminta kepada DPR untuk dapat memberikan respon terhadap 17+8 tuntutan Masyarakat untuk dapat menciptakan kemakmuran. Serta meminta kepada pemerintah untuk memberikan keadilan kepada pelaku terhadap korban Ojek online Yang dilindas oleh mobil Brimob sesuai dengan hukum yang berlaku, Dan membebaskan seluruh masa aksi yang di tahan sejak tertanggal 25 Agustus 2025,” ujarnya.
Kemudian menghukum para pelaku pelanggar hak asasi manusia yang di lakukan oleh aparat terhadap masa aksi dalam penyampaian aspirasi. Karena kebebasan penyampaikan aspirasi sudah di atur di dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 mengatur tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum,” tutupnya.(gtt)
