Oleh: Aktivis dan Advokat H. Nur Kholis
Ketua Kantor Hukum ABRI
CP. 0818.966.234
LATAR BELAKANG PERUBAHAN KEBIJAKAN
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memang memiliki tujuan mulia untuk meningkatkan status gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan. Namun, realitas pelaksanaannya menunjukkan berbagai dampak negatif yang tidak dapat diabaikan, mulai dari kasus keracunan makanan yang pernah terjadi di beberapa daerah hingga indikasi penyalahgunaan anggaran dan potensi korupsi yang tinggi.
Masalah lain yang muncul adalah model sentralistik yang kurang fleksibel, distribusi makanan yang sering terlambat, serta kontrol kualitas yang lemah yang menyebabkan makanan yang diberikan tidak selalu memenuhi standar gizi dan keamanan. Berdasarkan kajian komprehensif yang dilakukan, alokasi anggaran yang saat ini digunakan untuk MBG akan memberikan manfaat yang jauh lebih besar dan berkelanjutan jika dialihkan pada dua program strategis utama: pendidikan gratis dari SD hingga perguruan tinggi dan jaminan kesehatan melalui pembebasan biaya serta tunggakan BPJS Kesehatan.
RENCANA PROGRAM PENGGANTI: DUA PILLAR UNGGULAN UNTUK MASYARAKAT SEHAT DAN CERDAS
1. PROGRAM PENDIDIKAN GRATIS DARI SD HINGGA PERGURUAN TINGGI
Program ini tidak hanya menghapuskan biaya pendaftaran, SPP, dan buku pelajaran, tetapi juga mencakup bantuan biaya transportasi, alat tulis, serta bahan belajar bagi siswa dan mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Bagi jenjang perguruan tinggi, program ini juga akan mencakup biaya ujian dan sertifikasi kompetensi agar lulusan siap bersaing di pasar kerja.
Pentingnya Program Ini:
– Menghapus Hambatan Ekonomi: Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan berkualitas tanpa memandang latar belakang ekonomi, sesuai dengan Pasal 31 UUD 1945.
– Membangun Generasi Unggul: Pendidikan yang baik akan menghasilkan sumber daya manusia yang cerdas, kompeten, dan mampu bersaing di kancah internasional . sesuai dengan janji Presiden Prabowo untuk meningkatkan daya saing bangsa.
– Pemberdayaan Ekonomi Jangka Panjang: Lulusan pendidikan berkualitas akan memiliki kemampuan untuk mendapatkan pekerjaan layak atau membuka usaha sendiri, yang pada akhirnya akan mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.
– Meratakan Kesempatan: Program ini akan mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi dengan memberikan kesempatan yang sama bagi semua anak bangsa untuk meraih kesuksesan.
Pembelajaran dari Negara Lain:
– Jerman: Pendidikan gratis hingga jenjang sarjana di universitas negeri telah menghasilkan tenaga kerja berkualitas tinggi yang menjadi tulang punggung perekonomian negara.
– Norwegia: Sistem pendidikan gratis yang meliputi subsidi biaya hidup bagi mahasiswa membuat negara ini memiliki tingkat literasi dan inovasi tertinggi di dunia.
2. PENGHAPUSAN BIAYA & TUNGGAKAN BPJS KESEHATAN
Program ini mencakup tiga poin utama:
– Pembebasan seluruh tunggakan BPJS Kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia
– Penghapusan iuran bulanan untuk semua warga negara
– Penyediaan layanan kesehatan komprehensif yang mencakup rawat jalan, rawat inap, obat-obatan, imunisasi, pemeriksaan kesehatan berkala, serta program pencegahan dan penanganan masalah gizi.
Pentingnya Program Ini:
– Akses Kesehatan untuk Semua: Seluruh masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan tanpa khawatir akan biaya yang membengkak, sesuai dengan Pasal 41 UUD 1945 tentang hak atas kesehatan.
– Meningkatkan Status Kesehatan Nasional: Pencegahan dan pengobatan dini akan menurunkan angka penyakit, meningkatkan harapan hidup, serta mengurangi kasus stunting dan masalah gizi dengan lebih efektif dibandingkan program makan gratis semata.
– Mengurangi Beban Ekonomi Keluarga: Keluarga tidak perlu lagi mengorbankan kebutuhan pokok seperti makanan dan pendidikan untuk membayar biaya kesehatan, sehingga dapat mengalokasikan dana untuk meningkatkan kualitas hidup.
– Pencegahan Masalah Gizi yang Lebih Efektif: Pemeriksaan kesehatan rutin bagi ibu hamil, anak-anak, dan remaja akan membantu mendeteksi masalah gizi sejak dini dan memberikan penanganan yang tepat, bukan hanya memberikan makanan secara sementara.
Dasar Ilmiah yang Mendukung:
– Kajian dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menunjukkan bahwa sistem kesehatan universal yang terjangkau dapat meningkatkan harapan hidup hingga 5 tahun dan menurunkan beban penyakit hingga 30% dalam jangka 10 tahun.
– Penelitian dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa sekitar 35% keluarga miskin di Indonesia jatuh dalam lingkaran kemiskinan akibat biaya kesehatan yang tinggi.
ALASAN UTAMA PENGGANTIAN MBG DENGAN PROGRAM BARU
1. Dampak Jangka Panjang vs Sementara:
MBG hanya memberikan manfaat segera dalam hal asupan gizi, namun sering tidak berkelanjutan. Sebaliknya, pendidikan dan kesehatan akan membentuk fondasi yang kuat bagi perkembangan individu dan bangsa hingga puluhan tahun ke depan.
2. Risiko Korupsi yang Lebih Rendah:
Sistem pendidikan dan kesehatan yang terstruktur dengan baik memiliki mekanisme pengawasan yang lebih mudah diterapkan dibandingkan program distribusi makanan yang kompleks dan rentan terhadap penyalahgunaan.
3. Sinergi yang Optimal untuk Kesejahteraan:
Pendidikan yang baik akan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya gizi dan kesehatan, sehingga masyarakat akan secara mandiri memilih pola makan sehat dan menjaga kesehatan tubuh .Bukan hanya bergantung pada bantuan makanan dari pemerintah.
4. Efisiensi Anggaran yang Lebih Tinggi:
Anggaran yang awalnya digunakan untuk pembelian, penyimpanan, dan distribusi makanan dapat difokuskan pada pembangunan fasilitas sekolah dan rumah sakit yang memadai, serta pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas.
5. Pengurangan Dampak Negatif:
Dengan menghapuskan MBG, risiko keracunan makanan, pemborosan, dan penyalahgunaan anggaran dapat dihilangkan secara signifikan.
TANTANGAN POTENSI DAN SOLUSI YANG KOHEREN
Tantangan yang Mungkin Dihadapi:
1. Beban Anggaran yang Signifikan: Mengoperasikan dua program besar ini membutuhkan alokasi anggaran yang cukup dan perencanaan keuangan yang cermat.
2. Ketersediaan Fasilitas dan SDM: Kebutuhan akan guru, dokter, perawat, sekolah, rumah sakit, dan fasilitas pendukung lainnya perlu segera dipenuhi, terutama di daerah terpencil.
3. Pengawasan dan Akuntabilitas: Memastikan anggaran digunakan dengan benar dan program berjalan sesuai tujuan membutuhkan sistem pengawasan yang kuat dan transparan.
Solusi yang Diusulkan:
– Reformasi Anggaran Negara: Mengoptimalkan penggunaan anggaran dengan memotong biaya tidak esensial dan meningkatkan kerjasama dengan sektor swasta serta lembaga internasional untuk mendapatkan bantuan dan investasi.
– Rekrutmen dan Pelatihan Masif: Melakukan seleksi untuk mendapatkan guru dan tenaga kesehatan berkualitas, serta memberikan insentif berupa tunjangan daerah dan fasilitas tinggal bagi mereka yang mau bekerja di daerah terpencil.
– Badan Pengawasan Independen: Membentuk lembaga pengawasan yang terdiri dari akademisi,Advokat, tokoh masyarakat, dan perwakilan dari KPK untuk memantau pelaksanaan program secara objektif dan transparan.
– Pemanfaatan Teknologi Digital: Menggunakan sistem aplikasi untuk pendaftaran, pelaporan, dan pemantauan program agar proses menjadi lebih efisien dan mudah diakses oleh masyarakat.
DASAR KAJIAN DAN LITERASI ILMIAH
Perubahan kebijakan ini didasarkan pada berbagai kajian ilmiah dan prinsip pembangunan nasional, antara lain:
– Teori Pembangunan Manusia: Mengedepankan investasi pada kualitas manusia sebagai kunci utama pembangunan berkelanjutan dan keberlanjutan negara.
– Studi Ekonomi Pembangunan: Pendidikan dan kesehatan merupakan dua faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi negara dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
– Analisis Anggaran Publik: Alokasi anggaran negara harus diarahkan pada program yang memberikan nilai tambah terbesar dan manfaat yang merata bagi seluruh rakyat.
– Prinsip Pancasila dan UUD 1945: Menjamin hak setiap warga negara atas pendidikan dan kesehatan sebagai bagian dari upaya mewujudkan kesejahteraan umum.
REKOMENDASI IMPLEMENTASI
1. Pelaksanaan Bertahap yang Terencana:
Menghentikan program MBG secara bertahap selama 1 tahun, sementara program pendidikan dan kesehatan diluncurkan mulai dari daerah dengan tingkat kemiskinan, stunting, dan angka buta huruf tertinggi.
2. Pemberdayaan Masyarakat Lokal:
Melibatkan komunitas lokal, tokoh agama, dan organisasi masyarakat dalam pengelolaan sekolah dan pusat kesehatan untuk memastikan program sesuai dengan kebutuhan daerah dan meningkatkan rasa memiliki.
3. Kerjasama Multisektor:
Mengundang partisipasi perguruan tinggi, rumah sakit swasta, dan perusahaan untuk menyumbang fasilitas, sumber daya manusia, serta mendukung program pelatihan dan penelitian.
4. Evaluasi dan Pemantauan Berkala:
Melakukan evaluasi setiap 6 bulan untuk menilai efektivitas program, mengidentifikasi kendala, dan melakukan perbaikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
5. Penyebaran Informasi yang Luas:
Melakukan sosialisasi secara masif melalui berbagai media untuk memastikan seluruh masyarakat mengetahui hak dan manfaat dari program pendidikan dan kesehatan gratis.
KESIMPULAN
Penghentian program MBG dan penggantiannya dengan program pendidikan gratis dari SD hingga perguruan tinggi serta jaminan kesehatan melalui pembebasan biaya dan tunggakan BPJS Kesehatan adalah langkah yang sangat strategis dan mendasar. Kedua program ini akan membangun fondasi yang kuat bagi terwujudnya masyarakat yang sehat dan cerdas . modal utama untuk kemajuan bangsa.
Meskipun menghadapi tantangan dalam pelaksanaannya, dengan perencanaan yang matang, pengawasan yang ketat, dan dukungan seluruh komponen masyarakat, program baru ini akan mampu mengantarkan Indonesia menuju kemakmuran yang adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Salam dalam perjuangan untuk kesejahteraan masyarakat yang lebih baik,
Salam dari Mas Bro Bogor Raya,
Bakul Kayu Pinggiran Jalan Sukahati.
