Depok, SUARABUANA.com– Aksi demonstrasi yang digelar Gerakan Depok Bersatu (GDB) di Koat Coffee, Jalan Siliwangi, Kota Depok, terus menuai perhatian publik. Aksi tersebut tidak hanya menyedot perhatian warga, tetapi juga memantik respons dari kalangan aktivis pengawas kebijakan publik.
Ketua LSM Gerakan Pemantau Korupsi dan Nepotisme (GPKN), M. Soleh, angkat bicara menanggapi temuan sejumlah dugaan pelanggaran dalam aksi tersebut, termasuk ditemukannya papan segel pemerintah yang dibungkus kain dan diletakkan di bagian belakang kafe.
Menurut Soleh, temuan itu justru menunjukkan peran penting aktivis dalam mengawal tata kelola pemerintahan, khususnya terkait perizinan usaha di Kota Depok. Ia menilai, aksi yang dilakukan Gerakan Depok Bersatu bukan bentuk perlawanan terhadap pemerintah, melainkan wujud kepedulian terhadap penegakan aturan.
“Ketika aktivis menemukan dugaan pelanggaran di lapangan, seharusnya pemerintah Kota Depok membuka mata. Bukan sebaliknya, justru terkesan abai,” ujar Soleh kepada sejumlah media, Kamis 1 Januari 2025.
Ia bahkan menegaskan, langkah yang diambil Ketua Gerakan Depok Bersatu, Eman Sutriadi, bersama rekan-rekannya patut diapresiasi. Pasalnya, kata Soleh, fungsi pengawasan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga masyarakat sipil.
“Para aktivis ini sejatinya membantu pemerintah. Mereka mengawal perizinan, memastikan aturan ditegakkan, dan mencegah praktik yang berpotensi melanggar hukum. Sudah semestinya diberikan penghargaan, bukan malah mengarah kriminalsasi” tegasnya.
Soleh juga mengingatkan agar Wali Kota Depok dan jajarannya tidak menutup mata terhadap kritik dan temuan di lapangan. Menurutnya, demokrasi yang sehat justru membutuhkan keberanian pemerintah untuk menerima masukan, sekalipun datang dari aksi demonstrasi.
“Aksi ini adalah alarm. Jika ada papan segel yang disembunyikan, itu harus dijelaskan secara terbuka. Transparansi adalah kunci,” pungkasnya.
Aksi Gerakan Depok Bersatu di Koat Coffee pun kini menjadi sorotan luas, tidak hanya sebagai peristiwa demonstrasi, tetapi juga sebagai cermin relasi antara pemerintah daerah dan aktivis pengawal kebijakan publik di Kota Depok. ( Ace).
