Oleh: H. Nur Kholis
(Ketua Kantor Hukum Abri)
BOGOR, 8 Maret 2026 – Fenomena dualisme kepemimpinan dalam Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Bogor menjadi perhatian serius di tengah memanasnya dinamika geopolitik global. Eskalasi konflik di Timur Tengah yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran tidak hanya meningkatkan kewaspadaan strategis pemerintah Indonesia, tetapi juga berpotensi memperkuat polarisasi di dalam negeri. Kondisi ini menjadikan penyelesaian perpecahan di level organisasi pemuda sebagai hal yang urgen untuk menjaga ketertiban dan keharmonisan masyarakat lokal.
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto sebelumnya menerbitkan Instruksi Siaga 1 melalui Telegram Nomor TR/283/2026 yang ditandatangani pada 1 Maret 2026. Langkah tersebut dimaksudkan bukan sebagai indikasi akan terjadinya perang, melainkan upaya preventif untuk menjaga stabilitas nasional. Hal ini mengingat potensi dampak politik, keamanan, dan psikologis dari konflik internasional yang dapat merembet ke kawasan Asia Tenggara, termasuk wilayah Indonesia.
Dampak geopolitik ini berpeluang memengaruhi opini publik domestik. Keberadaan Warga Negara Indonesia (WNI) di negara-negara terdampak konflik dapat menimbulkan keresahan dan polarisasi opini di berbagai lapisan masyarakat. Dalam situasi demikian, perpecahan di KNPI Kabupaten Bogor — yang saat ini diwarnai klaim kepemimpinan oleh dua kubu yang berbeda — berisiko memperparah kondisi tersebut dan mengganggu upaya pemerintah serta aparat keamanan dalam menciptakan suasana yang kondusif.
Sebagai wadah konsolidasi pemuda, KNPI diharapkan mampu menjaga persatuan dan integritas organisasi. Jika dualisme kepemimpinan ini tidak segera diselesaikan melalui mekanisme internal, mediasi yang objektif, dan penegakan hukum yang tegas, terdapat risiko besar munculnya tindakan anarkis. Salah satu potensi yang mengkhawatirkan adalah upaya menggagalkan atau membubarkan kegiatan salah satu kubu secara paksa, yang hanya akan memperkeruh suasana.
Penanganan masalah ini menjadi tanggung jawab utama pembina organisasi di tingkat daerah. Bupati Kabupaten Bogor selaku pembina organ KNPI Kabupaten Bogor, bersama aparat penegak hukum termasuk Kepolisian Resor Bogor, perlu mengambil peran aktif untuk:
– Memfasilitasi klarifikasi status kepemimpinan yang sah secara administratif maupun hukum;
– Menginisiasi mediasi antar-kubu dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan kredibel;
– Menindaklanjuti setiap pelanggaran hukum yang terjadi secara tegas namun tetap proporsional.
Secara hukum, tindakan main hakim sendiri oleh organisasi kemasyarakatan (ormas) maupun kelompok manapun dilarang keras. Ketentuan mengenai larangan perilaku ormas diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017. Peraturan tersebut melarang ormas melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, serta melaksanakan tugas yang menjadi kewenangan penegak hukum atau penyelenggara negara. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat berakibat pada sanksi administratif maupun pidana sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Selain itu, tindakan yang melibatkan kekerasan fisik, perusakan barang, atau penggangguan ketertiban umum juga dapat dijerat dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal-pasal yang relevan antara lain Pasal 170 tentang kekerasan terhadap orang atau barang, Pasal 186 tentang mengganggu ketertiban umum, dan Pasal 406 tentang pengrusakan barang, sesuai dengan fakta dan bukti yang ditemukan di lapangan.
“Agar potensi konflik di tingkat lokal tidak berkembang menjadi gangguan yang lebih luas, penanganan dualisme kepemimpinan KNPI Kabupaten Bogor harus dilakukan secara komprehensif. Hal ini mencakup klarifikasi status kepemimpinan yang sah, mediasi yang adil, dan penegakan hukum bila terdapat pelanggaran,” ujar saya, H. Nur Kholis, Ketua Kantor Hukum Abri, dalam keterangan tertulis yang dirilis pada Minggu (8/3/2026).
Penyelesaian yang cepat dan adil tidak hanya akan menjaga citra KNPI sebagai wadah pemuda yang bersatu, tetapi juga akan mendukung upaya nasional dalam menjaga stabilitas di tengah tantangan geopolitik global yang semakin kompleks.
Saya menegaskan bahwa tindakan menggagalkan atau membubarkan kegiatan organisasi lain secara paksa merupakan pelanggaran hukum dan tidak dapat dibenarkan dalam keadaan apapun. “Hukum hadir untuk menjaga ketertiban dan melindungi hak setiap organisasi untuk beraktivitas sesuai aturan yang berlaku. Tindakan main hakim sendiri tidak boleh dibenarkan dalam negara hukum seperti Indonesia,” tegasnya.
Rekomendasi Langkah Pencegahan dan Penyelesaian:
1. Pemerintah daerah (Bupati) bersama Kepolisian Resor Bogor segera memfasilitasi klarifikasi kepemimpinan KNPI Kabupaten Bogor secara administratif dan hukum.
2. Melaksanakan mediasi independen yang melibatkan pihak ketiga netral untuk merumuskan solusi rekonsiliasi yang diterima oleh semua pihak.
3. Menindak tegas setiap pelanggaran hukum sesuai ketentuan UU Ormas dan KUHP untuk mencegah terjadinya tindakan anarkis.
4. Mengedukasi publik dan anggota ormas mengenai batasan hukum dalam berorganisasi serta mekanisme penyelesaian sengketa internal yang sah.
Kontak Narasumber:
H. Nur Kholis, Ketua Kantor Hukum Abri
Telepon/WhatsApp: 0818-966-234
