• Nasional
  • Metropolitan
  • Suara Militer/Polisi
  • Daerah
    • Depok
    • Bogor
    • Tangerang Selatan
  • Bisnis
  • Olahraga
  • Pendidikan
    • Teknologi
  • REDAKSI SUARA BUANA
No Result
View All Result
  • Nasional
  • Metropolitan
  • Suara Militer/Polisi
  • Daerah
    • Depok
    • Bogor
    • Tangerang Selatan
  • Bisnis
  • Olahraga
  • Pendidikan
    • Teknologi
  • REDAKSI SUARA BUANA
No Result
View All Result
No Result
View All Result
Home Daerah

Didominasi Kader Partai Politik, IBC Sebut Independensi BPK Terancam

suara buana by suara buana
Juli 20, 2022
in Daerah
0
Didominasi Kader Partai Politik, IBC Sebut Independensi BPK Terancam

Didominasi Kader Partai Politik, IBC Sebut Independensi BPK Terancam

0
SHARES
25
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter
Didominasi Kader Partai Politik, IBC Sebut Independensi BPK Terancam

Jakarta, SUARABUANA.com – Proses seleksi anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Periode 2022-2027 yang saat ini berlangsung di DPR RI Komisi XI cukup mendapat atensi publik, pasalnya proses seleksi tersebut masih mengakomodir kader partai politik untuk menjadi anggota BPK yang akan melaksanakan tugas sesuai mandat Undang Undang untuk mengaudit keuangan di setiap lembaga pemerintah dari pusat sampai ke daerah.

Ketua Indonesia Budget Center (IBC), Ibeth Kusrini, mengatakan, independensi BPK sebagai lembaga pemeriksa keuangan menjadi terancam apabila yang direkrut adalah para politikus dari partai politik.

Melalui pesan WhatsApp yang diterima media, Selasa tgl (19/7/2022). Ibeth menyampaikan 2 point’ kritik kepada BPK RI dalam hal melaksanakan tugasnya.

Pertama, tidak dipungkiri BPK sarat kepentingan karena proses di BPK masih membolehkan anggota dari parpol. Banyak mantan caleg gagal masuk karena yang diaudit kepala daerah yang dari parpol.

Dominasi politikus di BPK akan mempengaruhi independensi lembaga ini saat melakukan pemeriksaan terhadap institusi DPR. Award yang diberikan BPK lebih kepada politik bukan tata kelola, apalagi daerah yang sama afiliasi politiknya. Hasil audit BPK rentan diselewengkan untuk melindungi atau menjatuhkan seseorang berdasarkan pesanan partai politik tertentu. Sementara kewenangan DPD tidak cukup kuat memberikan rekomendasi.

Kedua, akses hasil audit lamban diakses publik. Dalam audit, auditor menghadapi keterbatasan yang timbul karena proses audit itu sendiri. Umumnya auditor melakukan audit secara sampling karena tak mungkin memeriksa seluruh transaksi, apalagi di perusahaan besar atau entitas pemerintah yang memakai anggaran besar. Butuh biaya besar dan waktu lama memeriksa secara populasi. Manfaat informasi dalam laporan keuangan juga sia-sia (basi) jika pemeriksaannya lama, sementara informasi dibutuhkan segera untuk pengambilan keputusan.

Pada Juni 2016, Indonesia Budget Center (IBC) bersama Media Link, Indonesia Parlementary Center (IPC), Indonesia Corruption Watch (ICW), dan Perkumpulan Inisiatif melalui “Koalisi Selamatkan BPK”, melaporkan kepada Majelis Kehormatan Kode Etik BPK dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua BPK, Harry Azhar Aziz (Golkar), karena terkait skandal Panama Papers dan ketidakpatuhan melaporkan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) kepada KPK.

Melalui pesan WhatsApp juga, media menerima beberapa point Rekomendasi terhadap kinerja BPK RI, yakni:

• IBC pernah ketemu BPK Eropa yang melihat ada masalah dalam proses rekrutmen di BPK RI. Harusnya badan terdiri dari orang-orang independen. Di Eropa proses rekrutmnen dilakukan tim independen. Anggota BPK hanya 1 orang dan diberi kewenangan untuk rekrutmen auditor terbaik (independen atau dari pemerintah). Hasil audit langsung di-follow up ketua dan diberi SK oleh presiden
• BPK perlu melaksanakan fungsi audit proses APBN dan APBD dengan skill auditor yang kuat dari sebelum anggaran ditetapkan, sehingga BPK bisa lebih efektif.
• Jika masih dari parpol konflik kepentingan politik tinggi dan akses masih sulit dilakukan oleh publik
• Sistem dan kewenangan perlu didorong. Draft di Banggar, hasil audit proses sudah diberikan, sehingga masalah bisa diminimalisir dan mencegah mafia korupsi
• Agar APBN/D tidak mengalami pendarahan dan bancakan kelompok tertentu, apakah anggota terpilih berani melakukan audit program-program yang terkait kepentingan publik agar tidak menjadi bancakan mobilisasi kemenangan para caleg maupun kontestan.

Setiap periode kepemimpinan BPK menyisakan persoalan ketika orang-orang parpol dipilih menjadi pimpinan BPK, sehingga terbukti tidak professional. APBN/D dibajak dan tidak bisa didorong untuk perbaikan dan memberantas korupsi.

Untuk diketahui berikut 9 nama calon anggota BPK 2022 – 2027 yang beberapa diantaranya adalah kader partai :

*Golkar*:
1. Ahmadi Noor Supit dikenal sebagai politisi yang cukup senior di Partai Golkar. sempat menjadi Ketua Komisi XI DPR periode 2014-2019. Ahmadi adalah politisi dari daerah pemilihan (dapil) Kalimantan Selatan I.

2. Izhari Mawardi adalah pengusaha, direktur perusahaan konsorsium, Maina Nauli Group. Pernah menjabat Kepala Keuangan dan Bursa Efek. Pada 2019-2021, menjabat Director of Government Engagement untuk Indonesia dan Filipina, yang berbasis di Jakarta.

3. Abdul Rahman Farizi, politisi partai Golkar asal Sulawesi Tenggara (Sultra).

4. Nugroho Agung Wijoyo, analis kebijakan madya di Kementerian Keuangan, pernah menjadi anggota dewan PT Greenwood Sejahtera Tbk, perusahaan pengembang properti.

5. Rachmat Manggala Purba, mantan Dirut PT Rekajasa Mitra Persada Indonesia yang merupakan konsultan manajemen. Berpengalaman sebagai apraisal dan pernah membantu Pemda mempersiapkan neraca awal daerah dan pengolahan aset.

6. Tjipta Purwita, mantan Dirut PT Inhutani II. Alumnus IPB.

*Demokrat*
7. Wahyu Sanjaya tercatat sebagai anggota DPR dari Partai Demokrat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Selatan II. pada 2021, dia ditunjuk sebagai Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR, menggantikan koleganya di Partai Demokrat, Marwan Cik Asan.

8. Dori Santosa, dari internal BPK. Dia adalah auditor utama keuangan negara VI BPK. Jabatannya setara dirjen atau pejabat eselon I di Kementerian.

9. Erryl Prima Putera Agoes menjabat sebagai Direktur Pelanggaran HAM di Kejaksaan Agung. (Vid/red)

suara buana

suara buana

https://suarabuana.com/

Related Posts

Forum Kades Pedamaran  Apresiasi dan Siap Berkordinasi dengan FWP
Daerah

Forum Kades Pedamaran  Apresiasi dan Siap Berkordinasi dengan FWP

Agustus 9, 2022
Srikandi Universitas Pertamina Tembus Kompetisi Asia Pasifik, Wakili Indonesia ke Tingkat Dunia
Daerah

Srikandi Universitas Pertamina Tembus Kompetisi Asia Pasifik, Wakili Indonesia ke Tingkat Dunia

Agustus 8, 2022
Pantau Berbagai Permasalahan di Masyarakat, Bentuk Upaya Kemensos Lakukan Perlindungan Terhadap Anak
Daerah

Pantau Berbagai Permasalahan di Masyarakat, Bentuk Upaya Kemensos Lakukan Perlindungan Terhadap Anak

Agustus 7, 2022
Next Post
DPP LSM Kipang, Pinta Disdik Provinsi Banten Perlu Kaji Ulang Pelaksanaan PPDB

DPP LSM Kipang, Pinta Disdik Provinsi Banten Perlu Kaji Ulang Pelaksanaan PPDB

Mgr Ignatius Kardinal Suharyo:ISKA diMinta Jadi Teman Seperjalanan Masyarakat Bangsa dan Negara

Mgr Ignatius Kardinal Suharyo:ISKA diMinta Jadi Teman Seperjalanan Masyarakat Bangsa dan Negara

PPDB SMA dan SMK Jawa Barat Menyisakan Siswa Miskin Tidak Dapat Sekolah

PPDB SMA dan SMK Jawa Barat Menyisakan Siswa Miskin Tidak Dapat Sekolah

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Categories

  • Bisnis
  • Bogor
  • Daerah
  • Depok
  • Jawa Barat
  • Metropolitan
  • Nasional
  • Olahraga
  • Pendidikan
  • REDAKSI SUARA BUANA
  • Suara Militer/Polisi
  • Tangerang Selatan
  • Uncategorized
PPDB SMA dan SMK Jawa Barat Menyisakan Siswa Miskin Tidak Dapat Sekolah
Depok

PPDB SMA dan SMK Jawa Barat Menyisakan Siswa Miskin Tidak Dapat Sekolah

by suara buana
Juli 21, 2022
0

PPDB SMA dan SMK Jawa Barat Menyisakan Siswa Miskin Tidak Dapat Sekolah DEPOK, SUARABUANA.com - Proses Penerimaan Peserta Didik Baru...

Read more
Kehadiran Gubernur Jawa Barat Akan Di Sambut Aksi Aktifis Kota Depok

Kehadiran Gubernur Jawa Barat Akan Di Sambut Aksi Aktifis Kota Depok

Agustus 4, 2022
Siswa Miskin Ditolak Bersekolah, DKR Geruduk SMAN 14 Depok

Siswa Miskin Ditolak Bersekolah, DKR Geruduk SMAN 14 Depok

Juli 30, 2022
Sahabat Milenial beri dukungan pada Anis Rasyid Baswedan

Sahabat Milenial beri dukungan pada Anis Rasyid Baswedan

Agustus 8, 2022
Pembangunan Kantor Kelurahan Sukamaju Baru Abaikan keselamatan & kesehatan Kerja

Pembangunan Kantor Kelurahan Sukamaju Baru Abaikan keselamatan & kesehatan Kerja

Agustus 8, 2022

suarabuana.com © 2020

suarabuana.com

  • Nasional
  • Metropolitan
  • Suara Militer/Polisi
  • Daerah
  • Bisnis
  • Olahraga
  • Pendidikan
  • REDAKSI SUARA BUANA

Follow Us

No Result
View All Result
  • Nasional
  • Metropolitan
  • Suara Militer/Polisi
  • Daerah
    • Depok
    • Bogor
    • Tangerang Selatan
  • Bisnis
  • Olahraga
  • Pendidikan
    • Teknologi
  • REDAKSI SUARA BUANA

suarabuana.com © 2020

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?