BOJONGGEDE, SUARABUANA.com — Ketegangan antara warga Pabuaran, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, dan pemerintah daerah memuncak sejak awal 2024. Proyek pembangunan Tol Depok–Antasari (Desari) Seksi 3 yang disebut sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) justru menjadi pemicu ketidakadilan bagi masyarakat setempat. Presidium Suara Warga Pabuaran (SAPU) menyebut proses pengadaan lahan dilakukan secara sewenang-wenang, tanpa musyawarah, dan diselimuti dugaan intimidasi.
“Kami tidak menolak pembangunan. Kami menolak ketidakadilan,” tegas Jalal Abduh, salah satu Presidium SAPU. Ia menjelaskan bahwa proses appraisal tanah dilakukan secara sepihak. Harga yang ditawarkan pemerintah—Rp 1,4 juta hingga Rp 3,5 juta per meter persegi—dinilai jauh dari nilai pasar, tanpa penjelasan, apalagi keterlibatan warga.
Lebih dari itu, warga mengaku tidak pernah diundang secara resmi untuk duduk bersama membicarakan nasib tanah mereka. Bahkan, menurut informasi yang dihimpun SAPU, ada oknum yang diduga memanfaatkan situasi untuk mengambil keuntungan pribadi. Hingga saat ini, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi belum turun langsung menemui warga, meski posisinya sebagai kepala daerah sekaligus penanggung jawab proyek seharusnya menuntut keterlibatan langsung.
“Ini bukan pembangunan, ini penyerobotan terstruktur,”ungkap Dr. Muhammad Abdul Mukhyi, presidium SAPU lainnya. Ia menyampaikan bahwa sebagian warga memang sudah menerima ganti rugi karena merasa takut dan tertekan. Namun mayoritas warga bertahan, menuntut hak konstitusional mereka sebagaimana diatur dalam Pasal 28H UUD 1945, UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah, serta Pasal 74 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
SAPU menyuarakan empat tuntutan, Pertama, Hentikan sementara proses penggusuran. Kedua, Lakukan audit independen terhadap proses appraisal. Ketiga, Gelar forum dialog resmi dan terbuka antara warga dan pemerintah. Dan keempat, Sediakan perlindungan hukum serta pendampingan sosial terhadap warga terdampak.
Mochdar Soleman, Presidium SAPU lainnya, menyampaikan peringatan keras kepada pemerintah. “Jangan salahkan kalau kami galang solidaritas publik. Kalau negara terus bungkam, kami akan lawan secara konstitusional,” tegasnya. Ia juga menyoroti pentingnya peran media dalam menjaga transparansi dan keberpihakan terhadap keadilan.
“Media harus menjadi corong keterbukaan. Jangan biarkan proyek strategis nasional berubah menjadi proyek strategis ketidakadilan. Bangun negeri bukan berarti hancurkan rakyatnya,” tutup Mochdar.(red)
