Bogor, SUARABUANA.com 17 Agustus 2025 – Puluhan warga korban penetapan lokasi Tol Desari sesi 3 yang tergabung dalam Presidium Suara Warga Pabuaran (SAPU) menggelar aksi damai di depan Pasar Citayam. Aksi ini menegaskan penolakan terhadap praktik penggusuran yang dinilai cacat hukum dan sewenang-wenang.
Massa aksi berkumpul sejak pagi di Masjid Nursaadah, Pintu Aer Pabuaran. Setelah konsolidasi, mereka long march menuju Pasar Citayam sambil berorasi. Sesampainya di lokasi, barisan massa sempat diadang aparat keamanan pasar dan Polres Depok.
Adu mulut tak terhindarkan, sebelum akhirnya Fitrah dari Gemini dan Heri dari pengamanan pasar memfasilitasi dialog. Mereka berjanji mempertemukan warga dengan Bupati.
Namun janji tinggal janji. Hingga pukul 16.08 WIB, Bupati tak pernah muncul, yang menimbulkan kekecewaan massa. Yang datang hanya Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bogor, Baolihaqi, yang sekadar menyampaikan akan menampung aspirasi warga.
Presidium SAPU, Jalal Abduh, menegaskan bahwa absennya kepala daerah menunjukkan lemahnya komitmen terhadap rakyat kecil.
“Mereka berani tanda tangan peraturan gubernur yang merampas tanah rakyat, tapi tidak berani datang bertatap muka dengan warga yang dizalimi. Ini bentuk penghianatan pada amanat konstitusi,” ujarnya lantang.
Sementara itu, Koordinator Presidium SAPU, Dr Muhammad Abdul Mukhyi menambahkan bahwa aksi ini bukan sekadar soal tanah, tapi menyangkut martabat dan keadilan.
“Perlu dicatat, menurut Undang-Undang harus ada proses negosiasi. Faktanya, sejak awal tidak ada negosiasi sama sekali. Pemerintah langsung menggiring warga ke pengadilan. Ini jelas pelanggaran hukum dan akal sehat,” tegasnya.
Dosen dan pengamat politik lingkungan, yang juga Presidium SAPU, Mochdar Soleman, sekaligus Sekjen GP Nuku, menilai konflik ini mencerminkan wajah pembangunan yang anti-demokrasi.
“Perjuangan Bung Karno dulu melawan penjajah asing, perjuangan kita hari ini lebih berat: melawan bangsa sendiri yang merampas hak rakyat dengan dalih pembangunan. Rakyat Pabuaran sedang mengajarkan bahwa pembangunan infrastruktur tidak boleh menindas,” katanya.
Hingga sore hari, aksi ditutup dengan seruan keras agar Gubernur Jawa Barat, dan Bupati Bogor segera bertanggung jawab. Presidium SAPU menegaskan bahwa perjuangan belum selesai dan gelombang aksi akan terus berlanjut sampai hak rakyat dipulihkan.(A/team)
